JAWABAN Uraian Soal Uji Kompetensi PKN Kelas 12 Kurikulum Merdeka Pada Semester 1

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal latihan PPKN Kelas 12 pada uji kompetensi uraian Bab 2 semester 1.

Seluruh soal ini sudah memiliki kunci jawaban sebagai pembelajaran.

Maka dari itu pelajari seluruh soal dengan seksama untuk memberikan pengalaman dalam menjawaban soal.

Melalui soal ini bisa lebih memahami seluruh materi pelajaran pada buku.

Serta bisa memperkuat ingatan dalam belajar karena langsung belajar melalui soal.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 6 SD, Sekilas Sejarah Bahasa Indonesia

Uji Kompetensi Bab 2

Jawablah soal-soal di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat

1. Apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum ?

Jawaban : 

Perlindungan hukum adalah konsep yang mengacu pada upaya untuk melindungi hak, kepentingan, dan keamanan individu atau masyarakat melalui peraturan hukum dan sistem hukum yang berlaku.

Penegakan hukum, di sisi lain, adalah proses pelaksanaan dan penegakan aturan hukum tersebut oleh lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.

2. Mengapa perlindungan hukum tidak akan terwjud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan ?

Jawaban : 

Perlindungan hukum tidak akan terwujud jika penegakan hukum tidak dilaksanakan karena aturan hukum hanya akan menjadi dokumen tanpa arti jika tidak ada tindakan yang konsisten untuk menegakkannya.

Jika pelanggar hukum tidak dikejar dan diadili, maka tidak akan ada konsekuensi atas tindakan mereka, dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada sistem hukum.

3. Mengapa perlindungan dan peneakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi ?

Jawaban : 

Dalam sebuah negara demokrasi, perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan karena prinsip dasar demokrasi adalah supremasi hukum.

Ini berarti bahwa semua orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang sama. Tanpa perlindungan dan penegakan hukum yang kuat, hak-hak individu bisa dilanggar, korupsi dapat merajalela, dan keadilan bisa terancam. Ini akan membahayakan fondasi demokrasi itu sendiri.

4. Bedakan peran polisi, jaksa, hakim dan advokat serta KPK dalam peroses penegakan hukum di Indonesia !