Rapat Bersama Presiden di IKN, Harisson: Arahan Presiden Agar Program Daerah Sejalan Dengan Pusat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PENAJAM - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mengundang para gubernur se-Indonesia untuk menghadiri rapat di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa 13 Agustus 2024.

Di mana sehari sebelumnya juga telah berlangsung Sidang Kabinet pertama di IKN yang dihadiri oleh seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Turut menghadiri rapat tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson menyampaikan, dalam kesempatan itu Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada seluruh kepala daerah yang hadir. 

Salah satunya, kata dia, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, diminta benar-benar mengawal, dan memonitor agar para bupati, dan wali kota bisa menjalankan program kegiatan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. 

"Demikian antara lain arahan presiden kepada gubernur se-Indonesia yang disampaikan pada rapat presiden, dan gubernur di Istana Garuda (ruang kerja presiden) IKN. Arahan tersebut disampaikan setelah sebelumnya presiden juga menyampaikan arahan kepada gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia di Istana Negara, IKN," ungkap Harisson.

Harisson menceritakan, sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sempat mengajak gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia untuk berkeliling melihat pembangunan IKN. 

• Bupati Satono Hadiri Rakor Kepala Daerah Bersama Presiden Jokowi di IKN

Dalam kesempatan itu, Menteri PUPR yang juga Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan tentang Indeks Kualitas Udara (AQI) di IKN dengan nilai AQI 6. Yang artinya kualitas udara di sana sangat baik.

"Di IKN AQI 6, karena masih ada menggunakan kendaraan dengan energi BBM, kalau nanti semua sudah menggunakan (kendaraan) listrik, maka nilainya akan turun lagi (lebih bagus). Di Singapura saja AQI-nya 53, kota-kota di Pulau Jawa yang lalu lintasnya sudah macet nilai (AQI) lebih dari 100, seperti Jakarta itu 199-200-an," jelasnya. 

Seperti diketahui, semakin tinggi nilai AQI, semakin tinggi pula tingkat polusi udara, dan semakin besar masalah kesehatannya. 

“Itu (AQI yang tinggi) menyebabkan antara lain tingginya (kasus) ISPA, untuk Jabodetabek pengeluaran untuk pembiayaan kesehatan karena ISPA menurut Menkes sekitar Rp10 triliun dalam satu tahun. Pembangunan IKN ini kan mengusung tema, estetik, hijau, dan berkelanjutan, dengan AQI kurang dari 6, maka udaranya (di IKN) jauh lebih sehat," pungkasnya. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini