Bupati Kapuas Hulu Jelaskan Pertanggungjawaban APBD 2023 dari Rugi hingga Defisit

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, telah menjawab pernyataan dan tanggapan dari anggota fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu, terkait pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan belanja daerah (APBD) tahun 2023, dalam rapat sidang paripurna, di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Rabu 24 Juli 2024.

Dalam penjelasan Bupati, secara umum pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan belanja daerah, dengan realisasi belanja sebesar 96,87 persen menunjukkan daya beli yang sangat baik, san ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi atau laju pertumbuhan angka produk domestik regional bruto (PDRB) Kapuas Hulu tahun 2022 sebesar 4,51 persen dan tahun 2023 sebesar 4.62 persen.

"Jadi PDRB Kabupaten Kapuas Hulu menurut lapangan usaha pada tahun 2023 yang terbesar adalah kontribusi dari sektor kontruksi sebesar 22,99 persen, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,81persen serta sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 11,83 persen," ujarnya.

Dijelaskan juga terkait laba atau rugi perusahaan daerah tahun anggaran 2023, dijelaskan Bupati, berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah, untuk perusahaan umum daerah uncak kapuas tahun 2023 berdasarkan laporan keuangan audited mengalami rugi sebesar Rp 1.357.351.663,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

Untuk perusahaan umum daerah air minum tirta uncak kapuas pada tahun 2023, mendapatkan laba sebesar Rp 803.731.182,00 (delapan ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

• Bupati Fransiskus Diaan Sebut Perumda di Kapuas Hulu Sudah Baik

Terus PT. Uncak Kapuas mandiri pada tahun 2023 mengalami rugi sebesar Rp.1.364.284.720,48 (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah koma empat puluh delapan sen).

Sedangkan realisasi pendapatan hibah pada lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 490.788.549,77 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh tujuh sen).

"Ini merupakan realisasi setoran tindak lanjut BPK-RI, setoran selisih lebih antara realisasi pendapatan pajak dan retribusi dengan surat ketetapan pajak dan surat ketetapan retribusi," ucapnya.

Untuk terkait proses penganggaran serta penyerapan belanja BLUD, mengacu pada pasal 50 sampai dengan 57 peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018 tentang badan layanan umum daerah, bahwa struktur anggaran terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

"Namun BLUD mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan termasuk juga dalam hal pengadaan barang dan jasa. Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran blud sesuai rencana bisnis dan anggaran," ujarnya.

Untuk proses penyerapan anggaran dan kegiatan pada masing-masing SKPD dapat disampaikan, rata-rata sudah mencapai 96,87 persen, artinya secara keseluruhan sudah optimal.

"Untuk tahun 2023 pemerintah Kapuas Hulu telah mendapat penghargaan sebagai kabupaten yang memiliki penyerapan anggaran belanja tertinggi se-kalimantan barat," ucapnya.

Adapun sisa belanja yang masih menjadi Silpa antara lain belanja pegawai, anggaran gaji PPPK, yang di transfer tanggal 28 Desember 2023, sehingga tidak dapat terealisasi.

"Belanja barang dan jasa hanya terealisasi sebesar 95,29 persen. Sedangkan belanja modal sudah terserap secara optimal sebesar 98,56 persen," ujarnya.

Fransiskus Diaan menjelaskan, dalam pencapaian target pendapatan pajak daerah tahun 2023 dari target Rp 30.949.919.267,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), terealisasi Rp 18.192.870.236,32 (delapan belas miliar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah koma tiga puluh dua sen) atau 58,78 persen.