Fraksi PDI-P DPRD Sintang Apresiasi Pemda Pertahankan Opini WTP 12 Kali

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah Kabupaten Sintang atas predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pengelolaan keuangan daerah tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) perwakilan Kalbar.

"Fraksi PDI Perjuangan berharap semoga di masa-masa yang akan dayang pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi semakin lebih baik dan memperoleh peningkatan," kata Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Herinius Laka saat membacakan pandangan Fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 di ruang sidang DPRD Sintang, Senin 8 Juli 2024.

Meski laporan keuangan Pemda Sintang mampu mempertahankan 12 kali WTP, Fraksi PDI-Perjuangan tetap memberikan catatan supaya pemda harus tetap mengevaluasi, agar di masa yang akan datang dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan Sintang.

"Pencapaian kebijakan umum pengelolaan belanja daerah dengan dilaksanakannya reformasi bidang keuangan, di mana masyarakat menuntut adanya pengelolaan keuangan publik yang transparan dengan didasarkan pada anggaran berbasis kinerja yang efisien dan efektif," ujar Laka.

Baca juga: Wabup Sintang Melkianus Harap Kementerian ESDM Segera Tindaklanjuti Usulan WPR

Wakil Bupati Sintang, Melkianus menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Forkopimda, OPD, seluruh komponen masyarakat atas dikungan dan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama tahun anggaran 2023.

“Berkat kerja keras dan komitmen bersama ini, kita bersyukur dan berbangga atas pencapaian kinerja pengelolaan kekuangan daerah sampai dengan tahun anggaean 2023. Laporan keuangan kita telah secara berturut-turut sebanyak 12 tahun anggaran mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI perwakilan Provinsi Kalbar,” kata Melkianus.

Menurut Melki, pencapaian ini merupakan prestasi bersama. Sehingga prestasi ini harus dijaga dan dipertahankan bahkan harus ditingkatkan kualitasnya.

“Karena walaupun dalam pengelolaan keuangan daerah telah mencapai WTP, namun kita juga menyadaei masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaran pemerintah daerah dan pembangunan,” ujar Melki. (*)

Informasi Terkini Tribun Pontianak Kunjungi Saluran WhatsApp

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini disini