DPRD Sintang Pertanyakan Anggaran Hibah Perbaikan Jembatan Sungai Pemunoh

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Juru Bicara Fraksi Amanat Persatuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, Senen Maryono menyoroti keseriusan Pemkab Sintang dalam memperbaiki kerusakan jembatan Sungai Pemunoh.

Pemerintah kata Senen tidak bisa memberikan kepastian kepada masyarakat kapan dana hibah BNPB cair. Sehingga masyarakat merasa kecewa, tidak hanya terhadap pemerintah, tapi juga anggota dewan.

"Ada beberapa pertanyaan dan ini sebenarnya mengulang pertanyaan tahun sebelumnya. Yang PHP, katanya ada anggaran. Jembatan Sungai Pemunoh, sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Marah mereka. Ndak mau ikut pemilu tu," kata Senen Maryono saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 di ruang sidang DPRD Sintang, Senin 8 Juli 2024.

Menurut Senen Maryono, pemerintah sudah menjanjikan kepada masyarakat sejak tahun 2022 lalu. Tapi hingga tahun 2024 tak ada realisasinya.

Sebagai wakil rakyat, Senen Maryono sudah berusaha menyuarakannya ke pemerintah daerah. Bahkan lewat forum resmi.

• Melkianus Harap Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sintang dapat Berkolaborasi Datangkan Investor

"Kami DPRD Sintang dibilang ndak berbuat. Sebenarnya ada tidak anggaran ini, mohon ditindaklanjuti," tegasnya.

Jika memang ada anggaran hibah dari BPNB, pemda melalui BPBD kata Senen harus jemput bola ke pemerintah pusat.

"Harusnya BPBD jemput bola kalau anggaran ada. Apa kendalanya. Dicari solusi. Bukan hanya nunggu. Dicek ke BNPB. Sudah dijadikan bahkan akhir tahun 2022 waktu itu bilang 2023 pasti dikerjakan sampai perubahan ditanyakan lagi. Juga sampai akhir tahun gak ada dilaksanakan. Saya memperjelas 2024 ini ada tidak anggaran itu," jelas Senen.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang, Abdul Syufriadi memastikan ada anggaran dana hibah dari BNPB untuk perbaikan jembatan Sungai Pemunoh. Hanya saja, saat ini proses pencairannya masih menunggu dari pemerintah pusat.

Lambannya proses pencairan dana hibah tersebut lantaran ada perubahan terkait dengan dana hibah luar negeri. Sehingga, hal itu juga mengubah Peraturan Menteri Keuangan.

Proses perubahan ini yang menyebabkan dana hibah BNPB hingga saat ini belum bisa dicairkan.

"Sekarang PMK sudah ditandangani mentri dan presiden. Sekarang tahapan sosialisasi dari PMK," kata Abdul.

Menurut Abdul, Sintang masuk dalam 20 Kabupaten perioritas untuk mendapatkan dana hibah BNPB dari 68 Kabupaten kota di Indonesia. Saat ini, secara teknis BNPB sudah menyurati BPBD untuk melakukan perbaikan DED.

"Kemudian tinggal nanti BNPB mengundang Bupati Sintang dan BPBD untuk MoU. Mudah mudahan juli selesai. Setelah itu kita laksanakan. Pasti tahun ini ada. Hanya memang kita ndak bisa Intervensi pusat. Soal jemput bola saya siap kapanpun," ujar Abdul. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini