Sekda Ketapang Cek Tapal Batas di Manis Mata, Lihat Kondisi Infrastruktur di Perbatasan Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo S,STP., M. Si. melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Desa Pakit Selaba, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Rabu 12 Juni 2024.

Kunker tersebut dilakukan pengecekan titik-titik batas daerah dan percepatan penegasan batas daerah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.

Kunker Sekda kali ini dirangkai juga dengan pemberian pelayanan dasar perangkat daerah, yaitu pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas Manis Mata, pelayanan KK dan KTP dari Disdukcapil Ketapang, pemberian vaksin terhadap hewan peliharaan oleh dokter hewan dari Distanakbun, yang dipusatkan di Desa Pekit Selaba, Kecamatan Manis Mata.

"Tujuan saya ke sini pertama ingin melakukan pengecekan titik-titik batas daerah dan percepatan penegasan batas daerah Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Saya juga ingin melihat kondisi -kondisi di perbatasan seperti kondisi infrastruktur jalan,” kata Sekda.

Dalam Kunker ke Desa Pakit Selaba itu, Sekda melihat langsung perjalanan dari Ketapang ke Pakit Selaba dan bagaimana kondisi jalan dan jembatannya.

Baca juga: Tandatangani Plakat Masjid Al-Khair, Wabup Ketapang: Masjid Tak Hanya Dijadikan Tempat Beribadah

Untuk itu, Sekda berharap setelah pulang dari Kunker, kondisi infrastrukturnya bisa berubah menjadi lebih baik.

Ia juga berusaha agar seluruh infrastruktur yang dibutuhkan bisa lebih baik, seperti jalan dari Pelampangan ke Pakit Selaba, ke Terusan dan seterusnya ke Asam Besar.

"Mudah-mudahan infrastruktur di wilayah Kecamatan Manis Mata secara bertahap bisa baik," harapnya.

Selain infrastruktur, Sekda berharap agar pelayanan dasar pemerintah juga bisa berjalan baik, seperti sekolah-sekolah, guru-gurunya dan rumah dinas gurunya.

"Begitu juga halnya dengan pelayanan kesehatan. Karena indikator pelayanan pemerintah itu, setelah infrastruktur pendidikan baik, pelayanan kesehatan, listrik, sinyal komunikasi pun harus baik," lanjutnya.

Terkait dengan batas wilayah Kalbar dengan Kalteng, Sekda menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Ketapang tetap berpegang pada SK Mendagri Tahun 1989.

“Jadi, selama itu belum dicabut, patokan kita disitu. Kita overlaykan dan kita petakan dengan titik batas," ujar Sekda. (*)

Informasi Terkini Tribun Pontianak Kunjungi Saluran WhatsApp

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini disini