Kehadiran Permentan 18 Tahun 2021 Dorong Pola Kemitraan Agar Masyarakat Sekitar Kebun Sejahtera

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kehadiran Permentan 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat dinilai akan mempermudah pola kemitraan di perkebunan sawit.

Hal ini dibenarkan oleh Koordinator Kelembagaan, Direktorat Tanama Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan, Mula Putera yang hadir dalam kegiatan Seminar Nasional dengan tema Kemitraan Kelapa Sawit Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tertinggal Sekitar Kebun di Pontianak, pada Kamis, 16 Mei 2024.

“Permentan 18 Tahun 2021 ini ingin mendorong Kemitraan agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kebun.

Pemerintah tengah memfokuskan upaya perbaikan terhadap tata kelola perkebunan kelapa sawit dengan mengedepankan Kemitraan.

Konsen pemerintah saat ini menghubungkan keduanya (perusahaan dan masyarakat) agar bisa jadi lebih baik,” kata Mula Putera.

• Pemkab Sintang Gelar Workshop Pendataan Perkebunan dan TNA Rantai Pasok Kelapa Sawit

Ada dua hal yang dilakukan yaitu meyentuh dari sisi regulasi yakni Permentan 18 Tahun 2021.

Lalu kedua sentuhan program yaitu menyentuh dari sisi tanamannya lalu menyentuh SDM-nya.

Dijelaskannya Kemitraan di sini adalah hubungan kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan pekebun yang berkelompok dalam rangka tidak hanya untuk pembangunan tapi juga mengelola dalam jangka waktu tertentu dan dengan prinsip saling menguntungkan.

Adapun fasilitasi pembangunan kebun diberikan pada masyarakat sekitar yang tergabung dalam kelembagaan pekebun berbasis komoditas perkebunan baik kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga ekonomi petani dan koperasi.

“Memang kendala ada misalkan, tidak akan terjalin kemitraan kalau tidak punya lahan.

Belum optimal pula pengawasan (pemerintah), biasanya baru ada masalah barulah pemerintah menangani.

• FGD Perkuat Komitmen Implementasi Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kayong Utara

Sering pula di lapangan terjadi tidak harmonisnya regulasi. Dan masih ada istilah dianggap untung sendiri,” ujar Mula Putera.

Mula pun menekankan bahwa kemitraan itu merupakan keniscayaan. Dia juga meminta agar pekebun sawit dijadikan subjek bukan objek.

“Pekebun juga harus berkelompok karena itu pasti banyak manfaat.

Pola kemitraan Pola Inti Rakyat (PIR) juga sangat cocok antara perusahaan dan petani,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama mewakili Pj Gubernur Kalimantan Barat, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalbar, Ignatius IK, mengakui kemitraan ini merupakan solusi di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan perkebunan.

“Bagaimanapun juga keterpaduan kolaborasi antara beberapa stakeholder terkait sangat penting, baik perusahaan itu sendiri maupun masyarakat.

Termasuk masyarakat yang berada di sekitar perusahaan menjadi tanggung jawab perusahaan-perusahaan walaupun istilahnya mereka mungkin di antaranya bukan peserta program tetapi ini pun masih menjadi tanggung jawab bersama.

Jangan sampai keberadaan perusahaan tidak dirasakan manfaatnya," katanya.

• GAPKI Kalbar Sebut Pelabuhan Kijing Akan Berikan Kemudahan Komoditas Ekspor Kalbar

Ignatius optimis pemerintah punya kewajiban untuk membangun pola kemitraan ini, sehingga perusahaan maju, masyarakat pun diharapkan maju.

"Jangan perusahaan maju bersama tetapi masyarakatnya tertinggal," ujarnya.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Kadisbunnak) Provinsi Kalbar Heronimus Hero mengatakan di Kalbar sawit merupakan komoditas unggulan. Sehingga begitu banyak perusahaan sawit di Kalbar.

“Jangan sampai perusahaan maju masyarakat tertinggal. Konsep kemitraan diharapkan jadi sumber kesejahteraan bersama.

Kuncinya saling keterbukaan dan kerjasama dan saling mendukung. Maka dua-duanya bakal maju,” ungkap Hero.

Informasi Terkini Tribun Pontianak Kunjungi Saluran WhatsApp