Pemkab Kayong Utara Ikuti Musrenbang RPJPD Prov Kalbar Tahun 2025-2045 & RKPD Prov Kalbar Tahun 2025

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penjabat Sekretaris Daerah Kayong Utara, Rene Rienaldy menghadiri Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat (Prov Kalbar) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Komplek Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (23/4/2024).

Acara ini diselenggarakan BAPPEDA Prov Kalbar dan secara resmi dibuka Pj Gubernur Kalbar, Harisson dan pada acara ini juga dihadiri MENPANRB RI, Abdullah Azwar Anas, Deputi Kemenpan RB RI, beberapa perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga terkait, jajaran Forkopimda Prov Kalbar, seluruh Kepala OPD di lingkungan Prov Kalbar, Pimpinan BUMN/BUMD Prov Kalbar, para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Kalbar, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta seluruh undangan terkait lainnya.

Rene menyebutkan Tema Pembagunan Prov Kalbar ini terdiri dari 5 (lima) kluster dan Hilight Arah Kebijakan Wilayah untuk Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang masuk dalam kluster kelima yakni Pusat Pengembangan Ekonomi Biru dan Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA).

Adapun tema arah kebijakan wilayah tersebut terdiri dari peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan dengan skema education to employment, lanjut Rene.

• Kayong Utara Gelar Seleksi Calon Paskibraka 2024, 70 Siswa Berebut 28 Tempat

Pengembangan industri biru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan serta destinasi pariwisata potensial, tambah Rene.

Kemudian juga adanya Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN dan pengelolaan aset daerah.

Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, jasa ekosistem dan pasar karbon juga masuk dalam hilight arah kebijakan wilayah untuk KKU.

Berikutnya juga ada untuk Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, khusus tambang serta penghambatan laju deforestasi.

Pemanfaatan alur laut kepulauan Indonesia ALKI I secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik nasional dan global serta Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan blended finace, pungkas Rene.

Dalam kegiatan ini, Pj Sekda Kayong Utara Bapak Rene Rienaldy didampingi Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Kayong Utara.