Pj Bupati Ismail Pimpin Rakor Penilaian KLA Kabupaten Mempawah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Penjabat (Pj) Bupati Mempawah Ismail membuka Rapat Koordinasi (Rakor) penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Mempawah di Aula Kantor Bappeda, Senin 22 April 2024.

Dalam sambutannya, Ismail menyampaikan pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak holistik, terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan KLA.

"Selain itu kebijakan KLA bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan," tegas Ismail.

Ismail melanjutkan KLA di Kabupaten Mempawah terbentuk sejak tahun 2019, di mana selama kurun waktu tersebut telah dihasilkan beberapa kegiatan yang pada akhirnya mengantarkan Kabupaten Mempawah meraih penghargaan tingkat nasional dari Kemen PPPA pada tahun 2023 dengan kategori Pratama.

"Prestasi tersebut dapat kita raih berkat kerja keras dari semua pihak," tegas Ismail.

• Penjaringan Cabup dan Cawabup Pilkada 2024, DPD PAN Mempawah Buka Ruang Bagi Petahana Mendaftar

• DPD PAN Mempawah Buka Penjaringan Bakal Cabup dan Cawabup 2024 Pada 22-29 April

Ismail berharap pihak-pihak terkait perlu melakukan evaluasi secara mendalam, khususnya pada indikator-indikator KLA yang menjadi ukuran capaian.

"Sehingga masing-masing OPD serta anggota gugus tugas KLA dapat mempersiapkan data, informasi dan data pendukung lainnya dalam memperkuat indikator evaluasi pengembangan," ujar Ismail.

Ismail mengatakan, penguatan koordinasi para stakeholder terkait dapat terus ditingkatkan melalui mekanisme gugus tugas yang telah dibentuk.

Selain itu untuk meningkatkan efektivitas koordinasi ditingkat Kabupaten Mempawah tentunya peran aktif OPD agar kordinasi pengembangan kebijakan dan program maupun inisiatif kegiatan yang mampu mendukung percepatan perwujudan Kota layak anak.

"Kewajiban kita bersama untuk melindungi mereka dan menjadikannya lebih berkualitas sehingga mereka akan menjadi modal pembangunan," tegas Ismail.

Di tempat yang sama, Kadis Sosial PPPAPMPD Rochmat Effendy mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mengoptimalisasikan pengisian kuisioner indikator penilaian KLA tahun 2024 serta membangun komunikasi dan komitmen bersama untuk mempertahankan prestasi sebagai kota layak anak.

"Dengan rakor ini kita harapkan komunikasi yang baik dan lancar demi mempertahankan predikat kota layak anak di Kabupaten Mempawah," ujarnya.