Komitmen Pemprov Kalbar Terus Genjot Pembangunan Infrasturktur Jalan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berkomitmen untuk terus menggenjot pembangunan infrastruktur jalan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas PUPR Provinsi Kalbar pada tahun 2023, bahwa total jalan yang menjadi tanggung jawab Provinsi sepanjang 1.534,75 Km, dengan kondisi saat ini 79 persen jalan sudah dalam kondisi jalan mantap, dan masih tersisa 20 persen Jalan Belum Mantap.

Mengenai hal tersebut Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson, menyampaikan jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi itu tidak bisa segera dituntaskan jika hanya mengandalkan APBD Provinsi Kalbar yang minim, maka dari itu, diperlukan juga bantuan pendanaan dari pusat atau APBN.

“Dengan anggaran APBD kita di level provinsi sebenarnya masih kurang, untuk itu kita terus mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk inpres jalan yang akan kita gunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Harisson, Rabu 31 Januari 2024.

Harisson pun merasa bersyukur, jika selama ini banyak pula pekerjaan-pekerjaan yang berhasil dituntaskan berkat keterlibatan banyak pihak.

• 161 TPS di Kalbar Sangat Rawan, Polda Kalbar Lakukan Selektif Prioritas Dalam Pengamanan

“Dan tentunya ini berkat dukungan dari semua stakeholder yang selalu mendukung Pemprov Kalbar,” kata Harisson.

Terkait dengan infrastruktur jalan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar, Iskandar Zulkarnaen akan berupaya mewujudkan komitmen Pemprov Kalbar untuk mewujudkan jalan-jalan mantap di daerah.

Iskandar mengakui, kondisi jalan provinsi sepanjang 1.530 Km yang tersebar di 13 kabupaten/kota memang menjadi tantangan dinas PUPR saat ini. Terlebih ruas jalan provinsi itu cenderung terletak di area lokasi perkebunan, sehingga membutuhkan penangan intensif.

“Penanganan jalan tidak bisa bersifat parsial (spot-spot), penanganan harus secara terus menerus untuk mendapatkan fungsi jalan yang maksimal,” ujarnya.

Pada sisi ini, Iskandar sangat setuju dengan Harisson, bahwa guna menciptakan jalan mantap diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Karena dengan keterbatasan anggaran, maka capaian jalan mantap akan menjadi lambat.

“Kondisi anggaran terbatas diperlukan strategi penangan jalan mantap, guna mendapatkan dampak ekonomis bagi masyarakat dan daerah, hal ini kita lakukan dengan memaksimalkan anggaran untuk menyelesaikan ruas-ruas jalan provinsi yang pendek sebagai daya ungkit ekonomi di daerah tersebut,” terangnya.

Setelah fokus ke ruas jalan yang pendek, Dinas PUPR Kalbar juga akan melakukan penanganan ruas jalan yang panjang. Selain strategi penanganan yang ada, dirinya juga mengharapkan ada dukungan pusat dalam menyelesaikan jalan mantap di provinsi ini.

“Kita sudah melakukan komunikasi dengan pusat, dan berharap adanya sinergitas pusat dan daerah dalam menyelesaikan konektivitas jalur ekonomi masyarakat, dengan menyelesaikan jalan mantap secara komprehensif tanpa memandang status kewenangan jalan,” pungkasnya. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini