Firdaus Zar'in Sebut Angka Kemiskinan Kota Pontianak 4,45 Persen Adalah Tanggung Jawab Bersama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Pontianak Utara tahun 2025 mulai digelar. Elemen masyarakat wilayah tersebut turut serta menyampaikan usulan-usulan pembangunan dalam forum itu.

Potensi pembangunan di Pontianak Utara akan berfokus pada empat sektor. Mulai dari sektor industri, pertanian, agro industri dan pergudangan. Terdapat total 211 usulan masyarakat yang ditampung dalam Musrenbang Kecamatan Pontianak Utara.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak Firdaus Zar’in mengatakan Musrenbang dilakukan dari tingkat paling bawah untuk menampung usulan, selanjutnya DPRD, akan memachingkan usulan tersebut.

Saat ini diakuinya hampir seluruh instansi usulannya terkait stunting.

"Saat ini Alhamdulillah, stunting di Kota masih dibawah nasional dan provinsi. Siapapun kepala daerah dan presiden kita harap, stunting menjadi perhatian," ujarnya.

• Musrenbang Kecamatan Pontianak Utara, PJ Wako Sebut Terima 211 Usulan Masyarakat

Ia mengatakan stunting berkaitan erat dengan angka kemiskinan. Tujuan pembangunan berkelanjutan kata Firdaus adalah menghapus semua bentuk kekurangan gizi pada 2030 mendatang.

"Saat ini angka kemiskinan di Kota Pontianak masih diangka 4,45 persen. Penduduk Kota Pontianak sekitar 28 ribu masih miskin, ini berkaitan dengan gizi buruk. Jangankan 28 ribu, 1 orang saja mempengaruhi perform Kota Pontianak," ujarnya.

Ia menilai pentingnya peran semua pemangku kebijakan dalam upaya pembangunan. Menurutnya, pemerintah harus memberikan stimulus sehingga dapat memacu semangat masyarakat untuk berkembang secara mandiri.

"Pemerintah saja tidak cukup. Kita harus bersama-sama mengambil peran untuk membangun. Namun pesan saya berilah masyarakat pancing, bukan ikan," ujarnya.

Ia mencontohkan adanya satu kasus gizi buruk ditengah-tengah Kota Pontianak namun tidak diperhatikan, padahal dekat dengan rumah anggota dewan.

"Angka kemiskinan yang 4,45 persen ini tanggung jawab kita. Kami dewan tidak pernah tidak menyetujui usulan Dinas untuk program pengentasan gizi buruk, stunting dan kemiskinan," ujarnya. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini