BPKP Kalbar Evaluasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Kota Pontianak 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menggelar evaluasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran pada Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2023 di Aula Bappeda Pontianak, Kamis 28 Desember 2023.

Kepala Bappeda Kota Pontianak, Sidiq Handanu mengatakan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Kalbar melakukan paparan hasil evaluasi terhadap sektor-sektor Prioritas pembangunan nasional maupun daerah yang pertama adalah terkait program pengentasan kemiskinan, stunting, ketahanan pangan, pariwisata dan UMKM.

"Tujuannya evaluasi ini untuk melihat keselarasan antara RPJMD yang kita buat dengan rencana strategi masing-masing perangkat daerah, keselarasannya itu mencakup dari aspek sasaran dan indikator kemudian juga kualitas dari indikatornya," ujarnya.

Evaluasi ini kata Sidiq bagi pemerintah Kota Pontianak, sangat penting karena tahun 2024 Bappeda akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), juga RPJPD dan juga untuk menyusun Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2025.

• Warga Harap IKD Lebih Terfokus dan Tak Melakukan Fotocopy KTP lagi

"Ini tentu akan menjadi konsep kita agar perencanaan-perencanaan itu nantinya menghasilkan belanja-belanja daerah yang lebih fokus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang yang ditetapkan. Arahnya adalah pada outcome," ujarnya.

Kemiskinan dan stunting kata Sidiq menjadi program prioritas nasional. Targetnya tahun 2024 persoalan terkait program prioritas harus diselesaikan atau target penurunan pada titik tertentu.

Misalnya angka kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim pada 2024 ditargetkan harus 0 dan angka stunting harus dibawah 14 persen.

Ia mengatakan UMKM pariwisata dan ketahanan pangan juga merupakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pendapatan masyarakat atau ekonomi kerakyatan.

"Fokus sasarannya itu harus terukur kemudian memperhatikan indikator-indikator sebelumnya juga harus arahnya adalah ke arah perbaikan. Itu yang jadi hasil evaluasi dan menjadi masukan kita terutama dari dalam perencanaan-perencanaan. Kalau dari ekonomi makro semua indikator kita adalah ke arah yang positif atau perbaikan, IPM kita sudah mencapai angka 81,6 Angka kemiskinan kita sudah diangka 4 persenan," ujarnya.

Ia juga memastikan angka stunting on the track, jika tahun 2022 angkanya di kisaran 19,7 pada tahun 2023 ia berharap bisa diangka 16 persen.

Harapannya 2024 bisa sesuai harapan pemerintah.

"Mudah-mudahan, usaha terus agar bisa turun ke bawah 14 persen. Setiap program tidak bisa dilakukan oleh satu perangkat daerah, harus didukung perangkat daerah yang lain yaitu terlibat. Kita ingin melihat perangkat daerah untuk fokus pada program-program yang sudah kita tentukan bersama, contoh pariwisata, tidak bisa dians pariwisata saja, infrastrukturnya pastilah dari Perkim, PU atau Dishub," ujarnya. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini