Pemerintah Perkuat Inklusivitas Pekebun dalam Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit Berkelanjutan

Hal ini dapat dilihat dengan masih terhambatnya upaya pemenuhan legalitas dan usaha, permasalahan terhadap keberadaan sawit dalam kawasan hutan, keterbatasan akses pembiayaan, kurangnya insentif yang diberikan, harga jual TBS yang relatif rendah, ketersediaan Saprodi, saluran distribusi TBS, hingga ancaman EU Deforestation-Free Regulation (EUDR).

Menjelang akan berakhirnya RAN-KSB pada 2024 dan mulai diwajibkannya sertifikasi ISPO bagi para pekebun pada tahun 2025, kata Tri Padukan, sangat penting merumuskan solusi bersama secara terkofus di dalam agenda-agenda aksi kelapa sawit berkelanjutan berikutnya termasuk pemenuhan sertifikasi.

Pengembangan rencana aksi khususnya bagi para pekebun tidak hanya berfokus dalam upaya pencapaian sertifikasi ISPO saja, melainkan turut menawarkan solusi bagi pekebun yang belum sepenuhnya atau tidak dapat memenuhi mandat sertifikasi.

“Kita ingin mengidentifikasi permasalahan dan tantangan oleh pekebun sawit swadaya di dalam rantai nilai kelapa sawit, termasuk pemenuhan sertifikasi ISPO,” kata Tri Padukan.

Selain itu, kata Tri Padukan, kegiatan ini juga ingin merumuskan strategi bersama di dalam pengembangan rencana aksi berikutnya dalam pemenuhan sertifikasi ISPO bagi pekebun, termasuk para pekebun yang belum sepenuhnya dapat memenuhi mandat sertifikasi ISPO.

Hal ini penting agar para pekebun yang belum atau tidak dapat memenuhi sertifikasi ISPO tetap dapat menjamin kelestarian lingkungan, meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan kebun kelapa sawit, meningkatkan ekonomi, termasuk pemenuhan regulasi menuju terwujudnya pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan.  (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News