Pemerintah Perkuat Inklusivitas Pekebun dalam Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit Berkelanjutan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan Inkulsivitas para pekebun dalam tata kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit berkelanjutan.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil (PPH) Perkebunan Kementan RI Prayudi Syamsuri mengatakan upaya memperkuat inklusivitas para pekebun dalam tata kelola rantai nilai kelapa sawit berkelanjutan perlu terus dilakukan.

Pernyataan tersebut disampaikanya pada workshop nasional di Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center Jakarta, Selasa 19 Desember 2023.

Workshop yang mendapat dukungan penuh dari lembaga mitra pembangunan seperti Rainforest Alliance dan CIFOR-ICRAF ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah, tim pelaksana kelapa sawit berkelanjutan, perwakilan perusahaan, dan CSO mitra pembangunan.

• PLTU Sintang Nyalakan Listrik 100 Persen Gunakan Bahan Bakar Cangkang Sawit dan Wood Chip

Menurut Prayudi, permasalahan mendasar yang dihadapi para pekebun adalah pemenuhan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), termasuk pengembangan strategi bagi para pekebun kelapa sawit yang belum dapat memenuhi mandat sertifikasi ISPO.

“Kita sedang berusaha memacu ke arah sana, mengembangkan strategi untuk para pekebun. Namun satu hal penting, sebaiknya kita fokus pada STDB dulu," ujarnya

"Salah satu hambatan ISPO adalah pendataan pekebunnya. Jadi geber dulu di STDB-nya. Kita akan sederhanakan instrumennya agar memudahkan semua pihak dalam konteks implementasi di tapak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa Inpres No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (RAN-KSB) merupakan peta jalan perbaikan yang terdiri dari berbagai komponen menuju tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

“RAN-KSB ini merupakan upaya strategis yang telah diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat rantai nilai kelapa sawit. Kita juga sudah siapkan satu program Gerakan Percepatan STDB,” kata Prayudi.

Strategi dari Gercep penerbitan STDB ini, sambung Prayudi, adalah membangun sinergi dengan para pihak termasuk CSO mitra pembangunan, penyederhanaan form STDB, penyederhanaan verifikasi, dan sistem aplikasi pemetaan.

• Bupati Muda Apresiasi Pengabdian Keluarga Besar Brimob Kalbar

Palm Oil Team Manager Rainforest Alliance Indonesia Tri Padukan Purba mengatakan, kendati upaya untuk meningkatkan peran serta pekebun kelapa sawit termasuk upaya peningkatan perekonomian Indonesia melalui keberadaan sawit rakyat ini terus dilakukan, akan tetapi berbagai permasalahan di dalam rantai nilai kelapa sawit masih sering terjadi.

Sejatinya, kata Tri Padukan, sertifikasi ISPO yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No 44 Tahun 2020 diharapkan dapat meningkatkan keberterimaan serta daya saing produk kelapa sawit Indonesia termasuk penurunan emisi gas rumah kaca.

Selain itu, keberadaan sertifikasi ISPO juga diharapkan dapat meningkatkan peran dan posisi tawar bagi pekebun dalam rantai nilai kelapa sawit itu sendiri.

Dengan demikian, melalui penerapan sertifikasi ISPO, para pekebun dapat menunjukkan bahwa pengelolaan kelapa sawit telah dilakukan secara berkelanjutan.

“Kendati kewajiban sertifikasi telah diundangkan sejak Maret 2020 dan akan menjadi wajib pada tahun 2025, namun realisasinya masih berjalan lambat dan cenderung memberatkan. Para pekebun sawit, khususnya pekebun swadaya masih menjadi aktor terlemah dalam rantai nilai kelapa sawit,” urai Tri Padukan.