Tahapan Pemilu 2024, KPU Akan Jadwalkan Debat Pilpres Pada Pertengahan Desember 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) menyatakan akan ada lima kali debat calon presiden (capres) pada penyelenggaraan Pilpres 2024.

Adapun saat ini diketahui bahwa KPU sedang menyusun mekanisme dan jadwal pelaksanaan debat capres .

"Sampai akhir 2023 itu dua kali, kemudian di awal tahun sampai nanti jelang akhir masa kampanye itu tiga kali," kata Komisioner KPU August Mellaz dikutip dari Kompas.com 24 November 2023. 

Selanjutnya August Mellaz menjelaskan, debat capres akan dilakukan dengan 5 tema yang berbeda-beda dan debat capres akan dimulai pada pertengahan Desember 2023.

"Kami punya rencana nanti satu di Jakarta yang empat kalau bisa di luar Jakarta biar diputer mulai dari ujung Indonesia, barat, tengah seperti itu," Lanjut Augus.

Untuk diketahui, Pilpres 2024 mendatang diikuti tiga pasang calon.

Paslon nomor urut 1 adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Rangkaian Pilpres terdekat adalah masa kampanye yang akan berlangsung pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Kemudian, pencoblosan pada 14 Februari 2024.

• Tahapan Pemilu 2024, Debat Pilpres Dilaksanakan 5 Kali, Ini Bocoran Tema Debat Capres dan Cawapres!

Mekanisme Debat Pilpres 2024 

Saat ini KPU tengah melakukan finalisasi ihwal debat capres-cawapres termasuk tema-tema yang akan diangkat nantinya.

Hal itu tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Debat bakal dilakukan dengan durasi 150 menit dengan rincian 120 menit untuk segmen debat, dan 30 menit untuk jeda iklan.

Adapun format debat pasangan calon dilakukan dengan format kandidat-moderator. Debat pasangan calon dan pendalaman materi akan dipandu oleh moderator.

Sama seperti pemilu Pemilih Presiden (Pilpres) sebelumnya, debat capres cawapres ini nanti akan dilakukan sebanyak lima kali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.