Bawaslu Kalbar Imbau Peserta Pemilu 2024 Tak Kampanye Sebelum 28 November 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat dan Jajaran di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat menghimbau kepada Pimpimpan Partai Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Imbauan tersebut meminta agar dalam memasang spanduk baliho dan atribut lainnya untuk memperhatikan ketertiban umum didaerah dan estetika terhadap lingkungan serta menghindari pemasangan pada fasilitas pemerintah, tempat Pendidikan dan tempat ibadah.

Setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat pada 3 November 2023, dan diumumkan 4 November 2023.

"Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat akan melayangkan kembali surat imbauan pencegahan pelanggaran kampanye diluar jadwal secara tertulis kepada pimpinan DPW Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat," kata
Komisioner Bawaslu Kalbar, Uray Juliansyah, Sabtu 4 November 2023.

Imbauan pencegahan pelanggaran kampanye diluar jadwal ini merupakan turunan dari imbauan pencegahan tertulis Bawaslu RI kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu tingkat pusat. 

Isi daripada imbauan pencegahan potensi pelanggaran kampanye diluar jadwal diantaranya adalah memperhatikan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 3 November 2023, maka terhitung mulai tanggal 4 November 2023 s.d 27 November 2023 seluruh Peserta Pemilu diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik serta tidak melakukan kampanye di luar jadwal.

"Jika peserta Pemilu Tahun 2024 akan memasang Alat Peraga Sosialisasi (APS) supaya memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan wajib memperhatikan materi muatan, kalimat dan/atau tanda gambar Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan tidak memuat unsur ajakan untuk memilih seperti kalimat coblos nomor urut, menampilkan simbol/gambar paku dan/atau materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih," jelasnya.

• Bawaslu Pontianak Awasi Langsung Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2024

Selanjutnya, dijelaskannya lagi Peserta Pemilu diminta tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum dimulainya jadwal tahapan Kampanye Pemilu, dalam bentuk yaitu pertemuan warga, penyebaran Bahan Kampanye (BK) seperti selebaran, brosur,  pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makam, kalender, kartu  nama, pin, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemasangan Alat Peraga  Kampanye (APK) seperti reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul, media sosial; dan/atau aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan kampanye.

Ia juga mengatakan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan langkah-langkah penertiban apabila mendapati Alat Peraga Sosialisasi (APS) Peserta Pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 dan juga melanggar Peraturan Daerah yang berlaku di wilayahnya tentang Ketertiban Umum.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Bahwa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 akan berlangsung pada tanggal 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024 atau selama 75 hari. 

"Pada tahapan ini Para Peserta Pemilu dapat melakukan pemasangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan penyebaran Bahan Kampanye (BK) serta mengungkapkan unsur citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik," tutupnya.

• Satgas Preventif Lakukan Patroli Malam Hari, Targetkan Gedung KPU,Bawaslu dan Gudang Logistik KPU

(*)  

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kota Pontianak Hari Ini Di sini