Martin Nandung Ungkap Alasan Rencana Pemecahan Dinas Pertanian dan Perkebunan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Pemerintah Kabupaten Sintang berencana memecahkan Dinas Pertanian dan Perkebunan menjadi dua dinas. Usulan ini sudah disampaikan ke DPRD Sintang.

Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan diusulkan dipecahkan menjadi dua dinas, yaitu Dinas Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura. Pertimbangan pemecahan dinas karena beban kerja yang berat dan rentang kendali yang sangat luas.

"Untuk di sintang memang saya melihat xari segi beban tugas tupoksi di Dinas pertanian dan perkebunan masuk bidang peternakan dan penyuluhan, beban itu terlalu berat xengan kondisi konflik perkebunan yang ekslasasi cukup besar," kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Martin Nandung, Selasa 31 Oktober 2023.

Martin mengatakan beban kerja Dinas saat ini terlalu fokus pada penanganan konflik dan permasalahan perkebunan yang sangat kompleks.

• Punya Banyak Areal Hasilkan Karbon dan Konservasi Tinggi, Dinas LH Sintang Luncurkan Program Sitari

Sehingga berakibat pada penyelesaian terkait peningkatan produktifitas pertanian pangan, holtikultura, peternakan, penyuluhan yang sangat diperlukan oleh petani kurang mendapatkan perhatian penuh.

"Itu salah satu pertimbangan kita selain itu memang kita ingin semua bidang itu bisa berjalan sesuai dengsn tupoksinya masing-masing. Artinya perkebunan kita tidak hanya fokus pada perkebunan swasta, tapi kita juga ingin perkebunan rakyat juga bisa berkembang. Demikian juga bidang pertanian dan ketahanan pangan dan holtikultura bisa berkembang dengan baik karena kita merasa beban tugasnya ketika secara garis besar bidang perkebunan peternakan pertanian ini masih bergabung akan ada bidang lain yang mungkin tidak terlalu mendapatkan perhatian penuh," ungkap Martin.

Martin sudah mengusulkan beberapa alternatif penggabungan beberapa bidang menjadi satu dinas. Antara lain, Bidang perkebunan peternakan menjadi satu OPD. Kemudian, bidang tanaman pangan holtikultura dan penyuluhan jadi satu OPD.

Alternatif lain bidang perkebunan dan peternakan ini jadi satu OPD, kemudian bidang tanmanan pangan, holtikultura gabung ke ketahanan pangan dan perikanan.

"Tentu nanti dalam proses pengembangan sesuai kebutuhan mungkin bisa saja ada penambahan bidang lain. Itu alternatif yang kita buat dan mudah-mudahan ada yang bisa mendapatkan persetujuan dari anggota DPRD. Itu baru harapan kita walaupun memang tantangannya bahwa memecah OPD ini tentu akan berdampak pada anggaran APBD dan penambahan personel. Dengan kondisi sekarang saja personel kita belum cukup," jelas Martin. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini