Pemprov Kalbar Akan Membahas UMP 2024 Pada November Mendatang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat rencananya akan melakukan pembahasan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Barat tahun 2024 pada minggu pertama di November 2023.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar Hermanus, kepada Tribun Pontianak, Selasa 24 Oktober 2023.

Ia juga menyampaikan bahwa saat ini Disnakertrans Provinsi Kalbar dan provinsi lainnya sedang menunggu Surat Edaran dan penyampaian Data terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi dan lainnya dari Kementerian Ketenagkerjaan.

“Jadi untuk rencana pembahasan UMP akan dimulai pada minggu pertama November tahun 2023, “ ujar Hermanus.

• Pembayaran TPP ASN Pontianak Masih Belum Pasti, Mujiono: Kita Minta Sesuai Dengan Peraturan Walikota

Selain itu, dijelaskannya untuk sosialisasi terakait UMP ini sudah dilakukan dengan pihak Dewan Pengupahan Kabupaten dan Kota di Kalbar.

“Kalau sosialisasi sudah kita lakukan dengan Dewan Pengupahan Kabupten Kota pada 30 September 2023 lalu, dan rapat persiapan dengan Dewan pengupahan Provinsi Kalbar juga sudah dilaksanakan pada minggu pertama Oktober 2023,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hermanus menyampaikan terkait pelaksanaan Upah Minimun, sebagain besar perusahaan tentunya sudah melaksanakannya.

“Hanya sebagian kecil saja yang belum melaksanakannya. Maka langkah yang kita ambil yakni dengan melakukan pengawasan dilapangan dan pemanggilan untuk mendapatkan keterangan dan alasan, dan akan diberikan sanksi sesuai peraturan Undang-undang,” pungkasnya. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini