Pengamat Politik Nilai Penunjukkan Pj Wali Kota Pontianak Harus Merujuk Pada Kepentingan Pemerintah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pontianak menggelar paripurna pengumuman pemberhentian Edi Kamtono dan Bahasan dari jawaban Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, Senin 23 Oktober 2023.

Diketahui Edi Kamtono dan Bahasan ini akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan Desember 2023 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Provinsi Kalimantan Barat, Yulius Yohanes mengungkapkan terkait pemilihan Pj Wali Kota Pontianak nantinya harus sesuai aturan penunjukan.

Selain itu, dengan adanya aturan-aturan tersebut ia juga berharap nantinya Pj Wali Kota dapat memaksimalkan tugas dan fungsi pokoknya.

"Menjadi seorang Wali Kota ini kan harus merujuk kepada kepentingan pemerintah itu sendiri," katanya kepada tribunpontianak.co.id Senin, 23 Oktober 2023.

• Pemberhentian Wali Kota Pontianak Resmi Diumumkan, Ini Kata Edi Rusdi Kamtono Terkait Pj Wali Kota

Oleh karena itu dikatakannya, siapapun nantinya yang akan menjadi Pj Wali Kota Pontianak diharapkan terpilih dari masyarakat lokal.

"Selayaknya memang masyarakat lokal, karena jika dari masyarakat lokal ini nantinya beberapa pertimbangan untuk menentukan keputusan itu juga akan dirasakannya sendiri," jelasnya.

"Tentu usulan-usulan yang nantinya di usulkan oleh DPRD Kota Pontianak harus menjadi perhatian untuk menjadi pertimbangan bagi pemerintah Pusat," tambahnya.

Namun demikian, dijelaskannya bukan berarti Pj Wali Kota Pontianak terpilih nantinya tak memiliki tantangan. Justru harus menyelesaikan sejumlah permasalahan.

"Tantangannya tentu masalah sosial dan ini harus betul-betul ditindak sesuai dengan kesejahteraaan masyarakat dan beberapa kondisi ekonomi masyarakat Kota Pontianak ini juga perlu dibenahi," jelasnya.

Di sisi lain, terkait beberapa program yang sudah berjalan, disebutkannya Pj Wali Kota berperan penting dalam pengawasan terharap pelaksanaannya dan program itu terus berlangsung sesuai dengan yang diharapkan.

"Program yang sudah berjalan harus diawasi, agar sesuai dengan pelaksanaan daripada program itu sendiri. Duplikasi Jembatan Kapuas 1 misalnya," tutupnya. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini