Jabatan Gubernur Berakhir

Tak Lagi Jadi Gubernur Kalbar, Sutarmidji Akan Fokus Kampanye: 'Bukan untok Saye'

Sutarmidji menegaskan seluruh janji-janji kampanye ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur telah dijalankan.

Penulis: Ferlianus Tedi Yahya | Editor: Nasaruddin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Masa jabatan Sutarmidji sebagai Gubernur Kalimantan Barat resmi berakhir Selasa 5 September 2023.

Setelah mengakhiri jabatan Gubernur Kalbar di periode pertama ini, Sutarmidji mengaku akan fokus untuk kampanye.

Namun, kampanye yang dilakukan bukan untuk Pilgub Kalbar 2024.

Melainkan kampanye untuk anaknya yang maju dalam Pemilu Legislatif.

"Bukan untok saye, tapi untuk kampanye Caleg anak saye," kata Sutarmidji kepada Tribun Pontianak, beberapa hari lalu di Pontianak.

Masa Jabatan Berakhir, Sutarmidji dan Ria Norsan Hadiri Pelantikan Pj Gubernur Kalbar Harisson

Midji mengatakan, anaknya ada yang maju ke DPRD Kubu Raya dan Pontianak Kota.

Soal pemilihan Gubernur Kalbar 2024, Sutarmidji mengatakan akan memikirkannya nanti.

"Kalau itu nanti," ungkapnya tersenyum.

Tuntaskan Janji

Sutarmidji menegaskan seluruh janji-janji kampanye ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur telah dijalankan.

"Kalau janji saya rasa semuanya sudah, ini klaim kami ya, sudah kita jalankan," ujar Sutarmidji saat hadir di TribunPontianak.co.id Podcast, Rabu 30 Agustus 2023.

Ia mencontohkan progres pembangunan pada 3 sektor, yakni Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur jalan.

Pertama di sektor Pendidikan, kata Sutarmidji, janji membebaskan biaya Pendidikan sudah dilakukan dengan menggunakan anggaran hampir Rp 200 M.

Kemudian pembenahan infrastruktur Pendidikan juga telah banyak dilakukan.

Harisson Cerita Sempat Tak Percaya Terpilih Sebagai Pj Gubernur Kalbar

"Kita sampai akhir 2023 ini membangun 54 sekolah baru, dan memperbaiki 100 ribu lebih set kursi meja, karena waktu itu sudah parah betul, saya rasa kursi meja di sekolah sekarang 80 persen sudah modern, belum lagi yang lain-lainnya, laboratoriumnya, ruang pertemuan, sudah," paparnya.

Selanjutnya pada bidang Kesehatan, pihaknya telah banyak melakukan perubahan dan perbaikan pada RSUD dr Soedarso.

"Rumah sakit itu pembenahannya tidak gampang, kita bangun gedung rawat inap 2 lantai, kemudian cath lab jantung lengkap, kemudian radioterapi, kemudian sekarang sedang dibangun ruang rawat anak untuk 100 bed, kemudian pelayanan klinik gigi modern, mata modern, yang jelas yang banyak dikunjungi pasien," ujarnya.

"Sehingga pembenahan-pembenahan ini tidak saya klaim 100 persen sudah baik, tapi setidaknya progresnya jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya, dan tingkat kepercayaan masyarakat pada Soedarso lebih baik, buktinya dari sisi pendapatan Soedarso besar," jelasnya.

Kemudian pada pembangunan infrastruktur jalan, dari 49,71 persen jalan mantap saat awal jabatannya, pada akhir tahun 2023 diperkirakan bisa mencapai 78 persen.

"Nah artinya kita bisa memperbaiki hampir 30 persen dalam waktu 5 tahun, ini sebenarnya suatu prestasi yang sangat-sangat bagus, kalau klaim kita ya," ucapnya.

"Dan banyak lagi yang kita perbaiki, termasuk misalnya penataan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tampilan tata kelola pemerintahan. Nah PAD itu dari Rp 1,7 T ketika kita mulai, sekarang per akhir tahun ini perubahan anggaran yang sudah disusun KUA PPAS nya itu Rp 3,26 T dari Rp 1,7 T," jelasnya.

Lebih lanjut, Sutarmidji menjelaskan pemerintahannya berjalan efektif hanya 3 tahun lebih sedikit.

Hal tersebut dikarenakan karena di tengah perjalanan pemerintahannya diserang oleh Pandemi Covid-19.

Meskipun demikian, dengan keterbatasan-keterbatasan akibat pandemi, kata Sutarmidji, pembangunan di seluruh Kalbar terus berjalan.

"Kondisi Covid 2 tahun itu kita tidak bisa apa-apa, pendapatan menurun, tapi pembangunan tetap jalan dengan keterbatasan-keterbatasan,"  ucapnya.

Sutarmidji mengungkapkan selam covid Pemprov Kalbar kehilangan banyak anggaran akibat dari pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU), menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagainya.

"Itu bisa setara dengan kalau kita buat jalan itu hampir 100 KM, artinya kalau Rp 8 M per KM itu kita bisa kehilangan sekitar Rp 800-an M," jelasnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved