Herzaky Dorong Pusat Ikut Tangani Karhutla di Kalbar, Jangan Hanya Sibuk Bahas Polusi Udara Jakarta

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mendorong Pemerintah Pusat agar menyikapi dan menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di Kalbar secara komprehensif.

Sehingga Karhutla yang kerap terjadi di Kalbar tidak terus berulang.

"Pemerintah Pusat harus turun tangan.

Bantu Pemerintah Daerah, dan bersama-sama menangani secara komprehensif persoalan Karhutla ini.

Harus dicarikan solusinya agar tidak terus berulang. Jangan hanya sibuk dan ramai membahas polusi udara Jakarta. Kalbar juga butuh perhatian Pemerintah Pusat,” tegas Herzaky yang juga merupakan Dewan Pakar Iluni UI Kalbar.

Menurut Herzaky, Karhutla yang menyebabkan kabut asap memiliki dampak domino, seperti lingkungan, kesehatan, dan jika tidak segera diatasi dapat juga mengganggu sektor ekonomi.

"Kabut asap menyebabkan polusi udara tidak sehat, sehingga mengganggu kesehatan masyarakat Kalbar.

Baca juga: BMKG Sebut Wilayah Kalbar Terdampak Hujan Lebat Masih Nihil

Bahkan kabut asap jika berkepanjangan dapat mengganggu sektor ekonomi. Karena aktivitas masyarakat di luar rumah terganggu," jelasnya.

Oleh karena itu, menurut politisi muda nasional asal Kalbar ini, diperlukan langkah-langkah strategis agar ada percepatan dalam penanggulangan Karhutla ini.

Dirinya meminta agar pemerintah pusat memberikan perhatian penuh.

"Pemerintah pusat harus turun tangan, baik dalam bentuk anggaran maupun infrastruktur. Sehingga Karhutla dan kabut asap di Kalbar ini segera diatasi," tegas Herzaky.

"Kebijakan strategis seperti mencabut izin bisa dilakukan oleh pemerintah pusat.

Langkah tegas ini memberikan efek jera untuk perusahaan perkebunan yang lahan konsesinya terbakar.

Sehingga kedepan perusahaan perkebunan yang lain dapat mencegah agar lahannya tidak terbakar," katanya.

Terakhir, Herzaky juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah mempersiapkan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai untuk mengantisipasi melonjaknya penyakit ISPA saat terjadi kabut asap.

"Akses pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian saat terjadi bencana kabut asap. Harus disiapkan sampai tingkat paling bawah, agar masyarakat mudah dan cepat mengaksesnya," harapnya.