TNI-Polri, Pemerintah Daerah dan Stakeholder Terkait di Mempawah Kompak Atasi Stunting

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah Rudi Hartono mengatakan bahwa Kabupaten Mempawah mendapatkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat sebagai daerah penanggulangan Stunting terbaik di Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Koordinasi program prioritas Kapolda Kalbar guna menurunkan prevalensi angka stunting di Daerah Kabupaten Mempawah, di Polres Mempawah, Jumat 21 Juli 2023.

"Audit Kasus Stunting oleh Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah mendapatkan predikat salah satu yang terbaik dari seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

• Menjadi Program Prioritas Kapolda Kalbar, Polres Mempawah Gelar Rakor Penurunan Angka Stunting

Dirinya mengatakan, dalam menurunkan tingkat Stunting, hal yang dipadukan antara lain bahwa harus mengenali terlebih dahulu bentuk-bentuk intervensi yang harus dilakukan.

Yakni intervensi spesifik, yaitu bentuk intervensi yang hanya boleh dilakukan secara sektoral oleh Dinas Kesehatan, namun dampak keberhasilannya hanya sekitar 30 persen.

"Selanjutnya intervensi sensitif yaitu bentuk intervensi berupa dukungan dari lintas sektoral, dimana hal ini bisa mempunyai dampak keberhasilan hingga 70 persen," ujarnya.

Dia juga mengatakan, permasalahan lain yang terjadi di lapangan adalah partisipasi masyarakat yang enggan untuk datang ke Posyandu.

"Hal ini yang bisa kita kerjakan bersama bagaimana kita mengedukasi agar masyarakat mau dan aktif untuk bisa datang ke Posyandu," katanya.

Dikatakannya, di setiap desa sudah ada TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang melaksanakan kegiatan edukasi cegah Stunting berupa mengunjungi keluarga yang beresiko Stunting, yang mengalami gizi kurang atau gizi buruk.

"Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah sudah berupaya melakukan upaya pencegahan Stunting berupa intervensi kepada masyarakat mulai dari remaja puteri berupa kegiatan suntikan penambah darah, kegiatan edukasi penyuluhan kesehatan reproduksi bekerja sama dengan kementerian agama kepada calon-calon pasangan yang akan menikah, dan sosialisasi pentingnya Asupan Asi eklusif kepada bayi yang baru dilahirkan," terangnya.

"Intinya semua pihak dan stakeholder harus bekerjasama dalam mengendalikan stunting. Bahkan, semua Desa melalui Kementerian Desa telah diwajibkan untuk menetapkan alokasi anggaran untuk penurunan angka Stunting," tutupnya. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini