Tingkatkan Kesejahteran Masyarakat Desa, OJK Dorong Program Ekosistem Keuangan Inklusif

Nantinya akan didorong sinergi seluruh stakeholder dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk membangun Desa Wisata

Editor: Nina Soraya
Dok/OJK Kalbar
Kepala OJK Regional 9 Kalimantan Darmansyah (kiri) memberikan penjelasan terkait Otoritas Jasa Keuangan membuat program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk mempercepat pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Guna mempercepat pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun ini mengeluarkan kebijakan strategis yaitu Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa.

Kepala OJK Regional 9 Kalimantan Darmansyah menjelaskan program EKI ini berbeda dengan program milik OJK sebelumnya.

"Di sini kami tidak hanya melakukan event yang sekali selesai, tetapi juga melakukan pendampingan, mulai prainkubasi, inkubasi, dan pascaikubasi," jelasnya.

Dengan program menjangkau desa, tentunya diperlukan sinergitas stakeholder dari pemangku kepentingan daerah, seperti Pemda, Kemenparekraf, OJK, BI dengan berbagai layanan. Kemudian juga dari pihak desa seperti pemerintah Desa, BKAD, BUMDes, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga adat, serta masyarakat desa.

Nantinya akan didorong sinergi seluruh stakeholder dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk membangun Desa Wisata di wilayah masing-masing melalui penyediaan EKI yang meliputi permodalan, simpanan, asuransi dan lain sebagainya.

Dengan harapan dapat membantu pengembangan Desa Wisata yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Baca juga: Pemkab Landak Gelar Rapat Pleno TPAKD Permudah Akses Keuangan di Daerah

Darmansyah memaparkan bahwa program EKI di perdesaan akan mengoptimalkan potensi yang ada di perdesaan yaitu potensi alam, budaya, sosial, dan finansial dengan ketersediaan akses keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi dan pasar modal.

Program EKI akan menyinergikan peran para pemangku kepentingan di daerah seperti Pemda, Kemenparekraf, Kemendes, OJK dan Bank Indonesia.

Dengan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan seperti program Rekening Pelajar (Kejar), program Laku Pandai, KUR, UMMI, security crowd funding (SCF), Dana Pensiun, Fintech P2P dan QRIS.

Dijelaskannya, program ini dijalankan TPAKD. Untuk di Kalimantan umumnya kabupaten kota sudah punya TPAKD.

"Saat ini pilot project EKI dilakukan di Kalsel yaitu di Desa Balida, Pasar Budaya Rancah Mampulang,” ujarnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved