Gubernur Kalbar Kecewa Proses Hibah Baru 51 Persen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan sejak awal dirinya tidak mau Hibah itu pokok pikiran atau pokir.

Ia meminta Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Pemprov Kalbar lebih selektif lagi.

"Terus terang saja, saya enggak mau. Tapi Kesra selalu tanpa sepengetahuan saya naikkan SK apakah itu pokir atau bukan. Tidak ada pertimbangan, ya tanda tangan," ungkap Sutarmidji dalam Rakor Kesejahteraan Rakyat se-Kalimantan Barat, di Balai Petitih, Kamis 6 Juli 2023.

"Saya enggak mau. Masalahnya, masalahnya pak, masalahnya, Hibah ini memang yang bertanggung jawab penerima Hibah. Tapi pertimbangan untuk memberi itu ada pada kepala daerah. Nah, kalau saya disodorkan angka-angka yang orang lain netapkannya, saya tinggal tanda tangan, inikan kerjaan bodo bale kate orang Pontianak," kata Midji.

"Tidak boleh otoritas dibagi seakan-akan kita jadi kacung. Enggak boleh. Saya enggak mau. Kalau Bansos tanggung jawab kepala daerah. Tapi kalau Hibah, bukan. Hibah pada penerima Hibah. Ini yang harus dipahami oleh Bagian Kesra," tegasnya.

• Kinerja Biro Kesra Kalbar Dianggap Lamban Oleh Sutarmidji, Berikut Analisa Pengamat

Midji menyampaikan alasannya kenapa tidak mau pokir.

"Karena pokir dewan itukan 50, 100, Rp 1 miliar. Kita kan enggak tahu analisanya bagaimana," katanya.

"Belum lagi yang tak berani itu, termasuk Bappeda tak berani, ketika diajak ngomong, proposalnye belum, sudah dialokasikan. Tak boleh. Salah," paparnya.

Midji menegaskan dirinya memegang data.

Sehingga kalau ada masalah dengan aparat penegak hukum, dirinya tinggal menyerahkan data.

"Saya tinggal serahkan. Ini buktinya, saya betul-betul teliti. Silakan bapak urusan sama Kesra saja. Jadi genahkan pak. Jangan sembarangan," tegas Midji.

Pada kesempatan itu, dirinya mengingatkan agar Kesra, baik di provinsi maupun di kab/kota, jangan hanya berfikir sebagai penyalur.

"Evaluasi pemanfaatannya. Jangan sekadar hanya sebagai penyalur. Kalau hanya sebagai penyalur, udah tak perlu Biro Kesra. Cukup dua orang jak urus Hibah dan bansos, 2 orang selesai," tegasnya.

"Jadi mohon maaf bapak ibu yang Hibahnya melalui kawan-kawan di dewan, saya tak mau. Karena tidak bisa. Saya tak mau ketika tanggung jawab ada ke saya, saya delegasikan, saya tidak mau. Karena yang menentukan jumlah itu saya. Tahu-tahu ade orang lain yang nentukan, kite tande tangan, bodo dari manelah diangkot tu," paparnya.

Dalam Rakor bertema Sinergitas Percepatan Pengelolaan Hibah dan Bansos di Provinsi Kalimantan Barat tersebut Sutarmijdi mengatakan,