Penyebab Gubernur Sutarmidji Meradang, Lengkap Pernyataan Karo Kesra Soal Pokir Dewan dalam Hibah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Terungkap penyebab Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meradang saat menghadiri Rapat Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, di Balai Petitih kantor Gubernur Kalbar, Kamis 6 Juli 2023.

Pemicunya berawal dari kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kalbar lambat.

Bahkan Midji sapaan akrab Sutarmidji, mengaku darahnya langsung naik ke ubun-ubun setiap bertemu dengan Kepala Biro Kesra Kalbar, Mulyadi.

"Saya kalau setiap ketemu pak Mulyadi ini darah saye langsung naek ke ubun-ubun," kata Midji.

"Benar pak. Ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah model saya supaya ada perubahan, supaya pintar," imbuhnya.

Jika manajemennya sudah dilakukan dengan baik, maka seharusnya saat ini proses hibah dan sebagainya sudah 90 persen selesai.

"Harusnya saat sekarang ini sudah 90 persen, bukan 51 persen lagi," katanya.

• Hadiri Rakor Kesejahteraan Rakyat se-Kalbar Tahun 2023, Sutarmidji Tegaskan soal Kecepatan Kerja

Selain itu, ia juga mengaku jika terdapat surat menyurat yang harus ditandatangani oleh Gubernur maka sudah dilakukan sebelum pukul 12.00 WIB.

"Manajemen saya sebelum jam 12 siang. Surat yang ada itu sudah harus selesai hari itu juga. Tidak ada yang bermalam dan kalau Kesra bilang SK masih di meja Gubernur itu bohong. Pasti bohong, 99,99 persen bohong," tegasnya.

Tak hanya itu, Sutarmidji juga menegaskan jika SK sudah naik maka dinilai persyaratannya sudah terpenuhi dan tak menjadi alasan atas keterlambatannya.

"Ketika SK sudah naik ke saya berartikan persyaratannya terpenuhi, ngapain dinaikkan ke saya kalau persyaratannya belum dan kenapa SK dan NPHD sekaligus langsung dua-duanya. Itu koreksi kami disini," katanya.

"Saya ngomong ini terbuka saja, memang perlu perbaikan dan memang perlu seperti itu tak ada yang perlu di sembunyi-sembunyikan," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Midji menegaskan Kesra baik di provinsi maupun di Kabupaten/Kota jangan berfikir hanya menyalurkan hibah dan bansos.

Tapi juga melakukan evaluasi kemanfaatannya.

"Jangan hanya sukanya menyalurkan saja. Kalau hanya begitu, cukup dua orang saja ngurus hibah dan bansos, selesai itu," katanya.

• Sutarmidji Minta Biro Kesra Evaluasi Kemanfaatannya Sebelum Menyalurkan Dana Hibah dan Bansos

Tak hanya itu, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan, dari awal, dirinya tidak mau hibah itu pokok pikiran atau pokir.

"Terus terang saja saya nggak mau. Tapi Kesra selalu tanpa sepengetahuan saya naikkan SK apakah itu pokir atau bukan. Tidak ada pertimbangan, ya tanda tangan," ungkap Midji dalam rakor Kesejahteraan Rakyat se-Kalimantan Barat, di Gedung Balai Petitih, Kamis 6 Juli 2023.

"Saya nggak mau. Masalahnya, masalahnya pak, masalahnya, hibah ini memang yang bertanggung jawab penerima hibah," katanya.

"Tapi pertimbangan untuk memberi itu ada pada kepala daerah. Nah, kalau saya disodorkan angka-angka yang orang lain netapkannya, saya tinggal tanda tangan, inikan kerjaan bodo bale kate orang pontianak," kata Midji.

"Tidak boleh otoritas dibagi seakan-akan kita jadi kacung. Nggak boleh. Saya nggak mau. Kalau bansos tanggung jawab kepala daerah. Tapi kalau hibah, bukan. Hibah pada penerima hibah. Ini yang harus dipahami oleh bagian kesra," tegasnya.

Midji menyampaikan alasannya kenapa tidak mau pokir.

"Karena pokir dewan itukan 50, 100, Rp 1 miliar. Kita kan nggak tahu analisanya bagaimana," katanya.

"Belum lagi yang tak berani itu, termasuk Bappeda tak berani, ketika diajak ngomong, proposalnye belum, sudah dialokasikan. Tak boleh. Salah," paparnya.

Midji menegaskan dirinya memegang data.

Sehingga kalau ada masalah dengan aparat penegak hukum, dirinya tinggal menyerahkan data.

"Saya tinggal serahkan. Ini buktinya, saya betul-betul teliti. Silakan bapak urusan sama Kesra saja. Jadi genahkan pak. Jangan sembarangan," tegas Midji.

Pada kesempatan itu, dirinya mengingatkan agar Kesra, baik di provinsi maupun di kab kota, jangan hanya berfikir sebagai penyalur.

"Evaluasi pemanfaatannya. Jangan sekadar hanya sebagai penyalur. Kalau hanya sebagai penyalur, udah tak perlu Biro Kesra. Cukup 2 orang jak urus hibah dan bansos, 2 orang selesai," tegasnya.

"Jadi mohon maaf bapak ibu yang hibahnya melalui kawan-kawan di dewan, saya tak mau. Karena tidak bisa," tegasnya.

"Saya tak mau ketika tanggung jawab ada ke saya, saya delegasikan, saya tidak mau. Karena yang menentukan jumlah itu saya. Tahu-tahu ade orang lain yang nentukan, kite tande tangan, bodo dari manelah diangkot tu," paparnya.

• Darah Gubernur Sutarmidji Langsung Naik ke Ubun-ubun Tiap Ketemu Karo Kesra, Benar Pak !

Penjelasan Karo Kesra Kalbar

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kalbar, Mulyadi saat ditemui usai kegiatan menjelaskan, yang menjadi permasalahan saat ini adalah pokok-pokok pokiran (pokir) sehingga membuat proses hibah terhambat.

"Yang jadi masalah itu sebenarnya Pokir, seperti yang disampaikan tadi beliau itu tidak mau, jadi itu saja masalahnya," jelasnya.

Di sisi lain, ia juga mengatakan secara reguler sebenarnya sudah mencapai hampir 90 persen selesai.

"Kalau untuk reguler kita sebenarnya kita sudah hampir 90 persen. Jadi kita tersendat di pokir itu dan nantinya kita akan kembalikan lagi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) seperti apa, karena ini kan bukan kewenangan kita," jelasnya.

Ia juga menegaskan, untuk penandatangan Surat Keputusan (SK) hanya berhak dilakukan oleh Gubernur saja dan menjadi kewenangannya.

"Jadi kewenangan untuk tandatangan Surat Keputusan (SK) itu memang ada pada pak Gubernur," jelasnya.

Di sisi lain, terkait kinerja yang dinilai lambat ia juga menjelaskan bahwa dirinya telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada.

"Jadi sebenarnya kita ini kan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada. Jadi sesuai dengan arahan pak Gubernur itu bekerja sesuai dengan aturan," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News