Penyebab Gubernur Sutarmidji Meradang, Lengkap Pernyataan Karo Kesra Soal Pokir Dewan dalam Hibah

Penjelasan Karo Kesra Kalbar

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kalbar, Mulyadi saat ditemui usai kegiatan menjelaskan, yang menjadi permasalahan saat ini adalah pokok-pokok pokiran (pokir) sehingga membuat proses hibah terhambat.

"Yang jadi masalah itu sebenarnya Pokir, seperti yang disampaikan tadi beliau itu tidak mau, jadi itu saja masalahnya," jelasnya.

Di sisi lain, ia juga mengatakan secara reguler sebenarnya sudah mencapai hampir 90 persen selesai.

"Kalau untuk reguler kita sebenarnya kita sudah hampir 90 persen. Jadi kita tersendat di pokir itu dan nantinya kita akan kembalikan lagi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) seperti apa, karena ini kan bukan kewenangan kita," jelasnya.

Ia juga menegaskan, untuk penandatangan Surat Keputusan (SK) hanya berhak dilakukan oleh Gubernur saja dan menjadi kewenangannya.

"Jadi kewenangan untuk tandatangan Surat Keputusan (SK) itu memang ada pada pak Gubernur," jelasnya.

Di sisi lain, terkait kinerja yang dinilai lambat ia juga menjelaskan bahwa dirinya telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada.

"Jadi sebenarnya kita ini kan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada. Jadi sesuai dengan arahan pak Gubernur itu bekerja sesuai dengan aturan," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News