Dukung Perkebunan Rakyat di Kubu Raya dengan Sistem Data Geospasial
Ketiadaan data, lanjut Muda, juga berdampak pada penerbitan instrumen Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Sawit.
Penulis: Hadi Sudirmansyah | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTINAK.CO.ID, KUBURAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan perkebunan sawit rakyat.
Satu di antara bentuk dukungan tersebut yakni dengan penerapan sistem informasi data berbasis geospasial atau peta ruang kebumian.
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan data dan informasi yang lengkap terkait perkebunan sawit rakyat sangat dibutuhkan dalam kebijakan pengembangan tata kelola industri sawit di Indonesia khususnya di Kubu Raya.
“Dengan sistem informasi data berbasis geospasial, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memiliki data dan informasi yang lengkap berdasarkan nama, alamat, lokasi, posisi koordinat, dan informasi berbasis peta ruang kebumian terkait pengelolaan lahan perkebunan sawit oleh rakyat. Jadi lebih faktual menunjukkan posisi dan sebaran, lebih akurat, mutakhir, terpadu, lengkap, dan langsung dari sumbernya,” kata Bupati Muda Mahendrawan saat menjadi pembicara utama pada Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Pertemuan Bisnis Sektor Swasta dengan Pekebun Sawit Swadaya Kubu Raya yang digelar JARI Indonesia Borneo Barat di Hotel Orchardz Perdana, Pontianak, pada Selasa 30 Mei 2023
Baca juga: Sekda Kubu Raya Ajak Kepung Bakul Melawan Narkoba
Bupati Muda menerangkan ketiadaan data akan menyebabkan berbagai instrumen kebijakan terkait pengembangan perkebunan sawit rakyat menjadi tidak tepat sasaran. Seperti pada program revitalisasi perkebunan, program peremajaan tanaman, program bantuan bibit, dan program bantuan pupuk.
“Itu tentu menjadi masalah yang terus membelenggu pengembangan perkebunan sawit rakyat,” sebutnya.
Ketiadaan data, lanjut Muda, juga berdampak pada penerbitan instrumen Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Sawit.
Padahal STDB yang merupakan bagian dari pendataan perkebunan sawit rakyat merupakan prasyarat untuk menuju sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan (ISPO) bagi perkebunan sawit rakyat.
“Karena itu, keberadaan data spasial yang telah diterapkan di Kubu Raya ini sangat membantu pemerintah dan petani dalam pengembangan perkebunan sawit rakyat dan menyelesaikan banyak masalah yang selama ini sulit untuk diselesaikan,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama Bupati Muda Mahendrawan juga mengapresiasi forum FGD yang mempertemukan pihak swasta dengan pekebun sawit swadaya di Kubu Raya.
Menurutnya, pertemuan yang turut dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten Kubu Raya itu sangat positif dalam upaya membangun kesepahaman dan komitmen bersama dalam mendukung pengembangan rantai pasok minyak sawit berkelanjutan.
“Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi yang cukup besar bagi pekebun kelapa sawit. Namun petani sawit swadaya khususnya di empat desa yakni Sungai Asam, Pasak Piang, Mega Timur, dan Teluk Bayur masih menghadapi sejumlah tantangan yang secara karakteristik sama. Misalnya, sulitnya akses pupuk subsidi dan mahalnya harga pupuk di pasaran, harga sawit yang masih di bawah standar pemerintah, serta masih minimnya pengetahuan petani sawit swadaya terkait dengan praktik pengelolaan kelapa sawit,” tuturnya.
“Selain membangun kesepahaman dan komitmen bersama, forum ini juga bertujuan mengidentifikasi potensi peluang serta tantangannya untuk membangun atau mengembangkan skema kemitraan antara sektor swasta dan petani sawit swadaya di empat desa itu,” tambahnya.
Dan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Elfizar Edrus mengatakan pihaknya terus melakukan pembinaan agar kualitas kebun dan produktivitas petani dapat optimal.
Menurutnya, potensi kebun mandiri di Kubu Raya sangat besar namun penggarapannya masih dilakukan secara sederhana dan belum sesuai dengan standar teknis perkebunan yang baik.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/hadi-300523-fgd.jpg)