Dikritik, Subsidi Kendaraan Listrik Dinilai Buang Anggaran dan Tak Maksimal

Dari pihak pemerintah juga ada penghematan Rp 32,7 miliar per tahun dari kompensasi BBM Pertalite.

"Harapan program ini bisa mengurangi konsumsi BBM dan menekan emisi karbon berpotensi jauh panggang dari api. Yang justru terjadi adalah penambahan konsumsi energi dan makin bertambahnya kendaraan pribadi yang berjejal di jalan. Sedangkan pihak yang akan diuntungkan dari program ini hanya kalangan produsen kendaraan listrik," kata Djoko.

Untuk orang kaya?

Menurut Djoko, selain lebih banyak menguntungkan investor, subsidi kendaraan listrik juga lebih dominan menyasar kalangan menengah ke atas alias orang-orang kaya.

Hal ini juga akan semakin memicu bertambahnya populasi mobil pribadi.

Ia mengungkapkan, apabila merujuk pada pernyataan yang dirilis pemerintah, sasaran utama insentif subsidi kendaraan listrik adalah pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM).

Namun, kata Djoko, sejatinya pelaku UMKM tidak butuh motor listrik, apalagi mobil listrik, tetapi membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, akses pasar, pelatihan SDM.

"Saat ini, setiap pelaku UMKM sudah memiliki sepeda motor, bahkan lebih dari satu motor dalam rumah tangganya. Bahkan orang yang hidup di kolong jembatan pun sudah memiliki sepeda motor. Jelas tidak tepat sasaran," kata Djoko.

Solusinya apa?

Ketimbang jor-joran merogoh APBN untuk subsidi kendaraan listrik, Djoko lebih menyarankan agar pemberian insentif diprioritaskan untuk subsidi kendaraan listrik yang dipakai untuk transportasi umum.

Dengan memberikan subsidi kepada perusahaan angkutan umum, selain akan mendorong pengembangan industri kendaraan listrik, juga dapat memperbaiki pelayanan angkutan umum dengan sarana transportasi yang lebih ramah lingkungan (menekan emisi udara) sekaligus mereduksi kemacetan.

Selain itu dapat menurunkan angka kecelakaan dan angka inflasi di daerah. Pertumbuhan industri otomotif tak pelak memiliki beragam dampak.

Solusi lainnya dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik, insentif dari APBN sebaiknya juga lebih banyak disalurkan untuk pembelian motor dan mobil listrik di daerah-daerah terpencil dan terisolir.

Ia mengatakan, pemerintah perlu belajar dengan Pemerintah Kabupaten Asmat (Provinsi Papua Selatan). Di mana sejak 2007 masyarakat Kota Agatas, ibukota Kabupaten Asmat sudah menggunakan kendaraan listrik.

"Kesulitan mendapatkan BBM menjadikan masyarakatnya mayoritas memakai sepeda motor listrik. Ojek listrik juga sudah lebih dulu ada di Asmat daripada di Jakarta," kata Djoko.

• Update Daftar Harga Mobil Listrik Termurah, Kini Tersedia di Bawah Rp 100 Juta