Gubernur Sutarmidji Dinobatkan Sebagai Gubernur Terbaik Tahun 2023 oleh Info Bank and The Asian Post

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dinobatkan sebagai The Best Governor in Financial Inclusion & Capitalized BPD oleh Majalah Infobank and The Asian

Penulis: Anggita Putri | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Gubernur Sutarmidji saat menerima penghargaan sebagai Gubernur Terbaik atau The Best Gocernor tahun 2023 dari Infobank and The Asian Post, yang diumumkan pada acara TOP BUMD Forum 2023 bertajuk “ Visi Kepala Daerah terhadap BUMD sebagi agen pembangunan daerah yang profesional, menjauhkan BUMN dari Intervensi Politik Daerah”. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Enam Gubernur di Indonesia dinobatkan sebagai Gubernur Terbaik atau The Best Gocernor tahun 2023 dari Infobank and The Asian Post, yang diumumkan pada acara TOP BUMD Forum 2023 bertajuk “ Visi Kepala Daerah terhadap BUMD sebagi agen pembangunan daerah yang profesional, menjauhkan BUMN dari Intervensi Politik Daerah”.

Selain itu, pada TOP BUMD Award 2023 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Kalbar (Bank Kalbar) juga dinobatkan Excellent For The Financial Performance During September 2021-2022.

Acara tersebut juga disiarkang secara langsung melalui akun Youtube Infobank, dan secara offline digelar di Hotel Royal Ambburokmo Yogyakarta, Kamis 11 Mei 2023.

Enam diantara Gubernur tersebut yang telah dinobatkan sebagai Gubernur Terbaik yakni Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Sutarmidji yang hadir langsung pada acara tersebut, dan sekaligus menjadi narasumber pada Forum TOP BUMD tersebut.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dinobatkan sebagai The Best Governor in Financial Inclusion & Capitalized BPD oleh Majalah Infobank and The Asian Post,

Baca juga: Viral! Video Karutan Pontianak Diduga Aniaya Anggota, Kanwil Kemenkumham Kalbar Berikan Teguran

Adapun penghargaan ini diberikan supaya dapat dijadikan contoh bagi kemajuan BPD-BPD di Indonesia. Sehingga dapat terus dengan tepat dan semakin baik menciptakan Good Corporate Governance (GCG).

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan dalam hal ini memasuki tahun politik, jangan sampai Jajaran Direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) mau diintervensi oleh Kepala Daerah maupun DPRD untuk kepentingan politik.

Ia menegaskan bahwa tidak ada kaitannya biaya politik yang tinggi dengan operasional perbank kan. Dikatakannya seperti Bank Pembangunan Daerah, kalau sebagai Direksi mau di intervensi oleh kepala daerah untuk kepentingan Cost Politiknya (Kepala daerah), dengan melakulan perbuatan yang menyimpang dalam mengeluarkan aset dan dana perbankan. Midji pastikan tindakan tersebut sama artinya dengan gantung sendiri.

“Kalau sudah seperti itu, tentu sudah parah sekali, bagus keluar dari Direksi,”tegasnya dihadapan semua tamu yang hadir pada forum tersebut.

Gubernur Sutarmidji mengingatkan kepada pihak Direksi jangan pernah mau diperalat oleh Kepala Daerah, karena tidak mungkin dia (Kepala Daerah) yang bertanggung jawab dan pasti anda (Direksi).

Ia mengatakan apabila ada direksi seperti ini lebih parah dari yang menyuruh. Sebab untuk hal yang salah saja yang bersangkutan berani melakukan hal tersebut.

“Saya waktu jadi Walikota Pontianak periode kedua tidak ada kampanye, mungkin bapak tidak percaya tapi tanya saja sama orang Pontianak. Silahkan masyarakat mau pilih lagi atau tidak,”ujarnya.

Ia menegaskan bahwa integritas pengelolaan perbank kan lah yang harus dijaga.

“Bapak lebih bagus mengundurkan diri dari pada harus mengikuti apa yang dimau oleh pemegang saham. Bahkan saya tegaskan untuk (Direksi) untuk bekerja profesional,”ujarnya.

Ia mengatakan untuk CSR saja, dikatakannya juga disalurkan sesuai dengan jumlah pemegang saham di kabupaten kota. Lalu 50 persen di provinsi untuk diarahkan memang untuk nasabah yang paling banyak.

“Misal untuk disektor pendidikan itu seperti di Untan karena nasabah nya banyak di situ,”ucapnya.

Selain itu, semua harus dilakukan dengan transparan. Bahkan ditegaskannya, ia tak ada kepentingan sedikitpun untuk menggunakan CSR (Bank Kalbar) untuk kepentingan sendiri, hal itu diakuinya bisa dinilai dan bisa dilihat sendiri.

“Semua Direksi saya tegaskan jangan pernah mau dikendalikan oleh Politisi , kepala daerah maupun DPRD. Dengan jelas-jelas perintah itu salah, dan bapak yang akan bertanggung jawab nantinya,”pungkasnya.

Pada acara tersebut, Chairman Infobank Media Group yang juga Ketua Dewan Penilai, Eko B Supriyanto menyampaikan bahwa untukcpenghargaan yang diberikan ke enam gubernur di Indonesia ini diberikan setelah dinilai telah secara independen mampu mendorong kebangkitan dan kelangsungan Good Corporate Governance (GCG). Termasuk transformasi digital bagi perusahaan daerah khususnya BPD. (*)

Kalbar Masuk 10 Provinsi dengan Ruas Jalan Rusak Terpanjang, Berikut Penjelasan Gubernur Sutarmidji

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved