Headline Hari Ini: Gubernur Sutarmidji Beberkan 3 Upaya Penurunan Angka Stunting di Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menyarankan agar ke depan dalam indikator Desa Mandiri sesuai Indeks Desa Membangun (IDM), harus ada indikator Kesehatan yang langsung merujuk pada tingkatan atau angka stunting di suatu Desa. Jika itu bisa dilakukan, ia yakin penanganan stunting dari mulai tingkat Desa akan lebih baik, atau menjadi perhatian seluruh Kepala Desa.

"Misalnya (desa) angka stuntingnya masih di bawah target nasional nilainya (untuk IDM) tidak boleh di atas lima (poin). Jika target nasional 14 persen, tiba-tiba dia (desa) 20 persen, maka nilainya misalnya hanya lima. Sehingga itu mempengaruhi capaian desa mandirinya," ujar Sutarmidji usai mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar, Pintauli Romangasi Siregar, di Aula Garuda, Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Gubernur, Rabu 3 Mei 2023..

Berbagai hal terkait penanganan stunting pun menjadi sorotan serius Gubernur Kalbar itu. Ia memberikan perhatian serius dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting di provinsi Kalbar ini.

Hal pertama yang harus dilakukan menurutnya adalah validasi data stunting hingga pada nama dan alamat atau by name by address.

"Jadi keluarga-keluarga yang perlu diwaspadai karena dari sisi ekonomi misalnya, terutama yang PKH (Program Keluarga Harapan) itu perlu pemantauan," ujarnya.

• Deputi Lalitbang BKKBN RI Optimis Turunkan Angka Stunting Melalui Program Bangga Kencana

Selain itu, Midji mengatakan hal lain yang perlu dilakukan yakni pengadaan peralatan-peralatan yang berkaitan dengan parameter ukur stunting. Seperti misalnya alat pemeriksaan untuk ibu hamil (USG), dan alat lainnya yang berkaitan dengan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

“Nah (kalau) alatnya tidak ada, bagaimana mau mengkurnya. Akhirnya kan (data) tidak valid," katanya.

Sutarmidji juga meminta untuk terus menggencarkan sosialisasi terkait stunting. Mulai dari hal sederhana, seperti definisi stunting, akibat atau dampaknya, serta hal lain, agar masyarakat mengetahui.

“Saya harap semua pihak harus terlibat dengan perannya masing-masing. Kalau itu sudah dilakukan, maka saya rasa akan lebih cepat (dalam penanganan stunting)," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu Sutarmidji juga meminta setelah dikukuhkan BKKBN dapat bekerja cepat dan lebih serius terutama dalam percepatan penanganan stunting di Kalimantan Barat.

Ia meminta agar seluruh komponen BKKBN bekerja dengan data agar mempercepat proses percepatan penurunan angka prevalensi stunting.

Sutarmidji juga mengimbau untuk tetap mendorong semua pihak melakukan sosialisasi terkait stunting. Selain itu, dirinya menyampaikan perlu perhatian dan pemantauan lebih terhadap keluarga-keluarga dari sisi ekonomi terutama yang PKH (Program Keluarga Harapan).

• Untan Pontianak Libatkan Dosen Hingga Mahasiswa dalam Menekan Angka Stunting di Kalbar

BKKBN: Validasi Data

Terhadap yang menjadi perhatian Gubernur Kalbar, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat Pintauli Romangasi Siregar mengungkapkan, target pertama pihaknya, sesuai dengan arahan gubernur yakni bagaimana melakukan validasi data.

Bahkan dikatakannya pada pekan lalu pihaknya sudah melakukan audiensi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar.

“Kebetulan hari itu saya bertemu dengan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, dalam waktu dekat ini kami akan mencoba, pertama adalah ingin mengetahui sebenarnya data-data stunting ini ada dimana saja, dan itu harus dapat yang namanya by name by address," ujar Pintauli.

Di BKKBN sendiri dikatakannya sesuai dengan yang disampaikan oleh Muhammad Rizal Martua Damanik, Deputi Bidang Pelatihan dan

Pengembangan (Latbang) BKKBN yang hadir pada pengukuhan tersebut, bahwa ada namannya data risiko stunting hasil Pendataan Keluarga (PK) tahun 2022.

Maka dari itu, untuk melengkapinya, pihaknya harus tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Sehingga dalam waktu dekat sudah bisa dipetakan hal-hal yang menjadi target atau yang akan dikejar dalam upaya penurunan angka stunting.

“Pak Gubernur tadi sampaikan adalah data ibu hamil, nah ibu hamil ini rajin atau tidak kan, sudah jelas di Kalbar ternyata tinggi, bahwa mereka datang ke fasilitas kesehatan," jelasnya.

• Tim Pendamping Keluarga Berperan Penting dalam Upaya Penurunan Angka Stunting

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap perhatian gubernur yang luar biasa pada upaya penurunan angka stunting di Kalbar. Ditekankannya bahwa untuk target terdekat yang harus dilakukan adalah validasi data, serta inventarisasi alat-alat apa saja yang dibutuhkan.

“Yang perlu diketahui juga terkait USG dan alat kesehatan itu ada diranahnya Dinas Kesehatan, tetapi kami akan selalu berkoordinasi dengan mereka. Karena ini dua organisasi tidak bisa terpisahkan karena memang bisa saling melengkapi dari data yang harus kita segera selesaikan," pungkasnya.

Sementara itu seusai pengukuhan Muhammad Rizal Martua Damanik berharap dengan telah dikukuhkannya Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, hal-hal yang sudah dicapai selama ini dapat terus ditingkatkan.

Sebab, seperti diketahui sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021, BKKBN merupakan koordiantor pelaksana percepatan penurunan stunting.

"Di provinsi ini angka stunting sudah mencapai 27 (persen), ini masih cukup tinggi kalau kita lihat target 14 persen. Oleh karena itu dalam diskusi yang sudah kita lakukan ada beberapa strategi yang perlu dilakukan," katanya.

Adapun strategi tersebut antara lain karena masalah stunting multifaktor, seperti pencagahan pernikahan usia anak, kurangnya konsumsi protein, dan lain sebagainya.

“Ini harus disiasati dengan baik. Salah satu poin yang menarik adalah bagaimana kita mencoba mencegah lahirnya bayi stunting baru," ujarnya.

Maka dari itu yang pertama perlu dilakukan yakni sosialisasi kepada calon pengantin (cantin) dinilai sangat diperlukan. Sehingga para cantin bisa mengetahui proses apa saja, dan bagaimana bisa terjadi stunting, agar hal tersebut bisa cepat dicegah.

• BKKBN Provinsi Kalbar Akan Terus Perkuat untuk Validasi Data Stunting di Kalbar

Target Penurunan

Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN RI Muhammad Rizal Martua Damanik dengan sambutannya berharap BKKBN Kalbar dapat mempercepat kinerja.

Di antaranya menjalankan program Bangga Kencana dalam upaya penurunan stunting. Rizal menyampaikan berdasarkan hasi SSGI tahun 2022, prevalensi stunting secara nasional mengalami perbaikan dengan penurunan sebesar 2,8 persen dari 24,4 persen.

"Sama halnya dengan Kalimantan Barat, penurunan 2 persen, dari semula 29,8 persen di tahun 2021 menjadi 27,8 persen di tahun 2022," ujarnya.

Meskipun mengalami penurunan, pihaknya harapkan jangan cepat berpuas diri, mengingat tahun 2024 sudah didepan mata, target menurunkan stunting di angka 14 persen secara nasional merupakan tantangan yang besar.

Disampaikannya, Perwakilan BKKBN Kalbar harus mampu memberikan kontribusi baik dalam memberikan dukungan pada pelayanan intervensi spesifik maupun sebagai penanggung jawab dalam layanan intervensi sensitif yang diharapkan dapat membuahkan hasil berupa pencapaian target penurunan stunting nasional di angka 14 persen di tahun 2024.

Oleh itu, pihaknya meminta Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar untuk melakukan pendekatan multisektoral yang terintegrasi untuk penanganan penurunan stunting di Kalbar.

"Upaya percepatan penurunan stunting tentunya harus berjalan beriringan dengan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)," pungkasnya.

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini