BKKBN Provinsi Kalbar Akan Terus Perkuat untuk Validasi Data Stunting di Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar Pintauli Romangasi Siregar di Aula Garuda, Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Gubernur, Rabu 3 Mei 2023.

Usai pengukuhan tersebut, Gubernur Sutarmidji menyampaikan hal yang pertama yang harus dilakukan menurutnya adalah validasi data stunting hingga pada nama dan alamat (by name by address).

Terhadap apa yang menjadi perhatian Gubernur Kalbar tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat Pintauli Romangasi Siregar mengungkapkan, target pertama pihaknya, sesuai dengan arahan gubernur yakni bagaimana melakukan validasi data.

Bahkan dikatakannya pada pekan lalu pihaknya sudah melakukan audiensi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar.

“Kebetulan hari itu saya bertemu dengan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, dalam waktu dekat ini kami akan mencoba, pertama adalah ingin mengetahui sebenarnya data-data stunting ini ada dimana saja, dan itu harus dapat yang namanya by name by address," ujarnya.

• Agus Sutomo Bahas Nasib Buruh Perkebunan Sawit di Kalbar, Masih Banyak Tak Memiliki Perjanjian Kerja

Di BKKBN sendiri dikatakannya sesuai dengan yang disampaikan oleh Muhammad Rizal Martua Damanik, Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan (Latbang) BKKBN yang hadir pada pengukuhan tersebut, bahwa ada namannya data risiko stunting hasil Pendataan Keluarga (PK) tahun 2022.

Maka dari itu, untuk melengkapinya, pihaknya harus tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Sehingga dalam waktu dekat sudah bisa dipetakan hal-hal yang menjadi target atau yang akan dikejar dalam upaya penurunan angka stunting.

“Pak Gubernur tadi sampaikan adalah data ibu hamil, nah ibu hamil ini rajin atau tidak kan, sudah jelas di Kalbar ternyata tinggi, bahwa mereka datang ke fasilitas kesehatan," jelasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap perhatian gubernur yang luar biasa pada upaya penurunan angka stunting di Kalbar. Ditekankannya bahwa untuk target terdekat yang harus dilakukan adalah validasi data, serta inventarisasi alat-alat apa saja yang dibutuhkan.

“Yang perlu diketahui juga terkait USG dan alat kesehatan itu ada diranahnya Dinas Kesehatan, tetapi kami akan selalu berkoordinasi dengan mereka. Karena ini dua organisasi tidak bisa terpisahkan karena memang bisa saling melengkapi dari data yang harus kita segera selesaikan," pungkasnya.

Selain itu, usai pengukuhan tersebut Muhammad Rizal Martua Damanik selaku Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan (Latbang) BKKBN berharap dengan telah dikukuhkannya Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, hal-hal yang sudah dicapai selama ini dapat terus ditingkatkan.

Karena seperti diketahui sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021, BKKBN merupakan koordiantor pelaksana percepatan penurunan stunting.

"Dan di provinsi ini angka stunting sudah mencapai 27 (persen), ini masih cukup tinggi kalau kita lihat target 14 persen, oleh karena itu dalam diskusi yang sudah kita lakukan ada beberapa strategi yang perlu dilakukan," katanya.

Adapun strategi tersebut antara lain karena masalah stunting multifaktor, seperti pencagahan pernikahan usia anak, kurangnya konsumsi protein, dan lain sebagainya.

“Ini harus disiasati dengan baik. Salah satu poin yang menarik adalah bagaimana kita mencoba mencegah lahirnya bayi stunting baru," ujarnya.

Maka dari itu yang pertama perlu dilakukan yakni sosialisasi kepada calon pengantin (cantin) dinilai sangat diperlukan. Sehingga para cantin bisa mengetahui proses apa saja, dan bagaimana bisa terjadi stunting, agar hal tersebut bisa cepat dicegah. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini