Gelar Rakor Keuangan Daerah se-Kalbar, Gubernur Sutarmidji Minta Tiap Daerah Lakukan Validasi Data

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat gelar Rapat Koordinasi Keuangan Daerah se-Kalimantan Barat di Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya hari ini, Kamis 4 Mei 2023.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyampaikan rapat ini juga bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik agar kesejahteraan masyarakat terwujud.

Ia juga berharap masing-masing daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan validasi data.

"Masing-masing daerah Kabupaten/Kota bisa melakukan validasi data yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah," katanya.

• Headline Hari Ini: Gubernur Sutarmidji Beberkan 3 Upaya Penurunan Angka Stunting di Kalbar

Ia juga mengungkapkan, seperti halnya target pendapatan pajak yang harus diretribusikan sesuai dengan penyusunan target pendapatan berdasarkan data yang valid.

"Kalau tidak maka akan merepotkan mereka ketika merealisasikan belanja dan ini harus menjadi perhatian," jelasnya.

Di sisi lain, untuk Provinsi Kalbar pada tahun 2018 hingga sekarang disebut sudah valid semua bahkan diperkirakan akan mencapai angka Rp3,3 triliun.

"Tahun 2018 kalau saya tidak salah realisasinya di tahun ini kurang lebih Rp3,1 triliun dan perkiraan saya bisa sampai Rp3,2 atau Rp3,3 triliun karena data kita sudah valid semua," jelasnya.

• Kalbar Populer Hari Ini: Polisi Tangkap Oknum Honorer BPBD Ketapang, Sosok Inspiratif Agus Pantun

Tak hanya itu, ia juga menambahkan dengan adanya terget tesebut hanya tinggal bagaimana merealisasikan target tersebut.

"Karena tidak bisa orang membuat atau memanipulasi dan sebagainya lagi," jelasnya.

Dengan adanya hal tersebut,Midji juga mengaku siap melakukan saving terhadap Pilkada atau Pemilu dengan mempersiapkan sebanyak 40 persen.

"Kalau Pilkada itu kita diminta untuk melakukan saving 40 persen dari cadangan, mencadangkan 40 persen dari kebutuhan Pilkada atau Pemilu," jelasnya.

"Untuk provinsi tidak ada masalah, karena untuk PAD kita meningkat dan nanti akan dialokasikan untuk itu di perubahan anggaran, sedangkan untuk daerah ini yang berat karena saya rasa sebagian besar belum mampu ya, karena 40 persen itu mana mampu mereka menyiapkan anggaran untuk pilkada tapi saya rasa tahun depan tidak masalah," tutupnya.

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kota Pontianak Hari Ini Di sini