Pemprov Kalbar dan BPJS Ketenagakerjaan Teken Kesepakatan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar penandatangan nota kesepakatan bersama BPJS Ketenagakerjaan tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Nota kesepakatan ini ditandatangani langsung Gubernur Sutarmidji bersama Deputi Direktur Wilayah Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan, Rini Suryani. Bertempat di ruang rapat Praja 1, Kantor Gubernur Kalbar. Selasa, 21 Februari 2023.

Deputi Direktur Wilayah Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan, Rini Suryani mengatakan kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Inpres No 02 Tahun 2023 tentang optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan Inpres No 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstream dan Permendagri 84 Tahun 2022.

Selain itu, Ia melanjutkan, kerjasama ini juga merupakan tindak lanjut forum konsultasi publik RPD 2023-2026 dan RKPD 2024 Provinsi Kalimantan Barat tentang pembangunan SDM.

Bentuk kerja sama ini kemudian dituangkan dalam nota kesepakatan serta integrasi jaminan sosial ketenagakerjaan kedalam RPD dan RKPD Pemprov Kalbar.

Kerjasama ini juga dilakukan sebagai upaya percepatan perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kalbar.

Secara keseluruhan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, tercatat saat ini kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kalbar baru mencapai 34.55 persen dari total jumlah tenaga kerja yang ada.

• Dugaan Korupsi BP2TD Mempawah Dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalbar

Oleh karenanya, Rini pun berharap dengan kerjasama ini seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar dapat bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Arahan kepada seluruh OPD untuk dapat bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui regulasi budgeting maupun non budgeting untuk coverage perlindungan jaminan sosial," ujarnya.

"Harapan peningkatan akses layanan BPJS ketenagakerjaan mulai dari layanan pendaftaran, pembayaran, sampai dengan layanan klaim visa tersebar merata di seluruh Kalbar," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalbar, Manto mengatakan melalui kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terlebih kepada para pekerja bukan penerima upah.

"Harapan saya agar kepesertaan pekerja bukan penerima upah dalam program BPJS Ketenagakerjaan semakin meningkat," ujarnya.

"Semua OPD dapat mendorong stakeholder binaannya yang kategori pekerja rentan terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan," pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News