Gubernur Sutarmidji Ingin Penanganan Stunting Ditangani Secara Integrasi dengan Program Desa Mandiri
Midji menambahkan dari indikator indeks desa membangun itu ada 3 yaitu indeks kekuatan sosial, kekuatan ekonomi dan kekuatan lingkungan.
Penulis: Anggita Putri | Editor: Try Juliansyah
Ini menjadi salah satu kunci dari masalah penanganan stunting.
Dalam penanganan stunting di Kalbar hal yang juga ia soroti masalah validitas data yang selama ini diakuinya masih amburadul.
“Saya juga melihat data, data kita selama ini masih amburadul termasuk stunting, karena begini masa stunting itu 4 kali lebih besar dari angka kemiskinan. Ini jadi pertanyaan saya juga. apa benar,” tegasnya.
Ia mencontohkan saat Bupati Kubu Raya selalu memprotes soal angka stunting Kubu Raya sebesar 40,3 persen. Sekarang setelah divalidasi ternyata hanya 27,6 persen. Artinya apa yang menjadi protes Bupati tersebut benar.
“Kita tanya pada pak kades, bagaimana penanganan di desa. Saya pun bingung kata pak kades (data), mungkin ada (kesalahan), mungkin juga ada yang faktanya seperti itu. Sehingga saya bilang sudah jalan saja menghilangkan desa sangat tertinggal, menghilangkan desa tertinggal, menghilangkan desa berkembang, karena otomatis juga menangani stunting, karena dari 54 indikator itu ada bidang kesehatan dan sebagainya yang berkaitan,” tegas Midji.
Hal itu yang dilakukan dan turunnya tidak banyak tapi ada progres. Bahkan ia melihat lebih cepat turun angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem dari pada stunting.
“Ini yang jadi program kita, saya sudah sering mengajak daerah, mari kita fokus pada penanganan ini. Insya Allah kami akan terus perbaiki dari data maupun program dan saya yakin, kami di Kalbar ini bisa mempercepat penurunan angka stunting ini dengan catatan berikan tugas kepada bupati (kepala daerahnya) langsung,” ujarnya.
Bahkan dikatakannya, ada di kabupaten di Kalbar ini untuk kegiatan tertentu seperti PKK, Dekranasda yang bisa untuk meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi bupati yang berkaitan tidak mau memberikan anggaran karena itu anggaran di bawah koordinasi Wakil bupati.
“Ini menjadi masalah kita pak (Menko PMK). Hal-hal seperti ini sebenarnya jadi salah satu penghambat. Saya minta juga BKKBN harus tingkatkan koordinasi,” pungkasnya. (*)
• Bawaslu Kalbar Akan Lakukan Pengawasan Melekat Pada Proses Pantarlih
Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News
Kejaksaan Negeri Sambas Musnahkan Barang Bukti 39 Perkara Inkrah |
![]() |
---|
Polres Sekadau Tekankan Peran Binmas dalam Peringatan Hari Anak Nasional 2025 |
![]() |
---|
Penutupan Hotel Dangau Singkawang Bukan Karena Masalah, Tapi Sudah Dijual |
![]() |
---|
Polwan Polres Singkawang Ziarah ke Taman Makam Pahlawan, Kenang Jasa Pahlawan di Hari Jadi ke-77 |
![]() |
---|
SMAN di Kapuas Hulu Tunggu Petunjuk Terkait Pendaftaran Tes Kompetensi Akademik |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.