UMKM Penopang Ekonomi Kalbar, Kemenkeu Targetkan 1.000 UMKM di 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kementerian Keuangan Indonesia melalui Program Kemenkeu Satu mentargetkan 1.000 pelaku UMKM baru tercipta di tahun 2023.

Hal tersebut disampaikan Kukuh Sumardono Basuki, Kepala Perwakilan Kementrian Keuangan Provinsi Kalbar yang juga Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Kalbar dalam kegiatan Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu Kalimantan Barat tahun 2023 di kawasan kantor Wilayah DJPb (Dirjen Perbendaharaan) Kalbar,Rabu 8 Februari 2023.

Ia menyampaikan bahwa sektor UMKM sangat berperan dalam mendukung perekonomian Indonesia.

Beberapa kali kiris keuangan melanda dunia dan Indonesia, namun UMKM tetap tangguh dan bertahan melalui berbagai krisis.

"UMKM berperan sangat penting dalam menjaga perekonomian, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan menggerakkan roda perekonomian," ujarnya.

• Pemkot Pontianak Targetkan Angka Kemiskinan Turun Menjadi 4,6 Persen di 2024

Melalui berbagai direktorat yang ada dibawah Kementrian Keuangan, pihaknya fokus melakukan pembinaan kepada UMKM.

Melalui Direktorat Pajak pihaknya berusaha membina pelaku UMKM untuk merancang pembekuan, lalu dari Direktorat Bea dan Cukai melalukan pembinaan agar sektor UMKM siap ekspor.

Kemudian, dari DJPb melakukan berbagai program kemudahan KUR dan UMI, selain itu melalui Direktorat Kekayaan Negara dan Lelang menyiapkan ruang untuk lelang.

"Semua jajaran Kemenku Satu sudah membina tidak kurang 50 UMKM sampai saat ini yang dibina masing - masing, berada diantaranya memang dalam status UMKM Rintisan. Semoga kedepan statunya bisa meningkat hingga UMKM yang siap menembus pasar ekspor," ungkapnya.

"Besar harapan kami untuk bersama - sama mendukung program UMKM ini, paling tidak ada 1.000 UMKM di seluruh Indonesia bisa dijadikan binaan sepanjang tahun 2023, dan melalui kegiatan ini kami berharap kita bisa bersama seluruh instansi untuk meningkatkan pemasaran UMKM secara digital," harapnya.

Kemudian, Wakil Menteri Keuangan RI Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D yang hadir Menyampaikan tiga tahun terakhir, Kementrian Keuangan melalui sejumlah Direktorat diantaranya Direktorat Pajak, Bea Cukai, Perbendaharaan dan kekayaan negara bekerja bersama bersatu memastikan kehadiran kementerian keuangan dalam satu layanan.

• Jadi Kecamatan Terpadat se-Kota Pontianak, Camat Pontianak Barat Ungkap Tantangan Pembangunan

"Inilah salah satu bentuknya melayani masyarakat melalui UMKM, UMKM ini saya minta untuk dilakukan pembinaan lanjutan, mulai dari permodalan, dihubungkan ke UMI, dihubungkan ke KUR, kepada perbankan, hingga bisa belajar ekspor, kemudian belajar untuk mematuhi aturan, seperti pajak, pemasukan daerah dan lainnya," tuturnya.

Dengan meningkatkan UMKM yang taat aturan maka secara langsung akan meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah secara langsung.

"Kemenkau satu UMKM dimaksudkan untuk menyentuh langsung dunia usaha masyarakat, dan Kemenkeu satu kita arahkan membantu analisis yang lebih baik, oleh sebab itu saya minta Kemenkeu satu ditingkat Provinsi harus dekat dengan Pemerintah Provinsi, Universitas, Lembaga Penelitian, ditingkat kabupaten juga harus mengerti dan memahami perekonomian lokal," terangnya.

Lalu, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyampaikan bahwa sektor UMKM merupakan penopang ekonomi Kalbar.

Sutarmidji menyampaikan bahwa PDB (Produk Domestik Bruto) dari sektor UMKM di Kalbar bahkan lebih dari 61 persen.

Kemudian, sektor UMKM di Kalbar lebih banyak sektor usaha Mikro dengan jumlah 85 persen, kemudian Kecil lalu menengah.

"Saya berharap Usaha Mikronya dapat kita tingkatkan menjadi Usaha Kecil, Usaha Kecilnya menjadi menengah, itu 10 persen saja itu luar biasa, jika itu terjadi maka luar biasa," ujarnya.

Dengan hadirnya Wamenkeu ke Kalbar ia harap dapat memberikan dorongan lebih untuk sektor UMKM di Kalbar. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News