Sektor Pendidikan Prioritas Utama PGRI Kalbar Harap Kesejahteraan Guru & Pemerataan Penyaluran BOSDA

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Bappeda Kalbar, Sukaliman mengatakan terdapat 4 prioritas rencana pembangunan daerah (RPD) Kalbar pada tahun 2024, 2025 & 2026 mendatang.

Dari keempat prioritas tersebut, peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) Kalbar melalui sektor pendidikan adalah yang paling diutamakan.

Hal tersebut diungkapkan Sukaliman pasca Konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, bertempat di Hotel Mahkota. Rabu, 8 Februari 2023.

Menanggapi hal itu, Ketua PGRI Kalbar, Muhamad Firdaus mengatakan memang sudah seharusnya sektor pendidikan menjadi perioritas utama pembangunan di Kalbar.

"Saya sebagai Rektor IKIP PGRI Pontianak dan Ketua PGRI Kalbar, jadi memang banyak harapan kami kepada bapak gubernur untuk memasukkan aspirasi-aspirasi PGRI untuk memajukan dunia pendidikan kita di Kalbar. Sudah semestinya di RPD itu pendidikan menjadi skala prioritas," ucapnya kepada Tribun Pontianak. Rabu, 8 Februari 2023.

• UMKM Penopang Ekonomi Kalbar, Kemenkeu Targetkan 1.000 UMKM di 2023

"Kami dari PGRI siap membantu meningkatkan SDM kita, misalnya dengan pelatihan-pelatihan, atau adanya kolaborasi antara kami dari PGRI dengan Dinas Pendidikan Kalbar," sambungnya.

Lebih lanjut, Firdaus mengatakan bahwa dalam hal peningkatan kualitas pendidikan harus seiring dengan kesejahteraan tenaga pendidiknya, yakni guru.

Ia berharap, adanya tambahan penghasilan pegawai (TPP) terhadap para guru yang berada dibawah naungan Pemprov Kalbar.

"Tadi kami juga sudah menyampaikan dari PGRI tentang TPP, yang kita harapkan dari Pak Gubernur dalam hal ini adalah dana TPP yang menggunakan dana APBD Kalbar, bahwa ASN yang dibawah naungan Provinsi itu mendapatkan TPP," ujarnya.

"Tapi kami pun sudah bersyukur kepada Pak Gubernur, bahwa guru-guru yang non sertifikasi sudah dapat tambahan. Tapi yang sertifikasi ndak dapat karena katanya kan takut double bahwa guru-guru itu sudah mendapat tunjangan."

"Karena prioritas utama kan, berarti sama juga kesejahteraan guru harus diperhatikan. Jangan sampai antara ASN guru dan non guru seperti kayak terbelah gitu," tegasnya.

Selain TPP, Firdaus juga meminta agar bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) Pemprov Kalbar dapat juga diberikan secara merata kepada sekolah-sekolah swasta.

• Bappeda Kalbar Gelar Konsultasi Publik, Berikut 4 Prioritas RPD Kalbar 2024-2026

"Kemudian saya minta BOSDA, kan kata Pak Gubernur sekolah-sekolah sudah dibantu, maksud saya sekolah-sekolah yang mana sudah dapat dan yang belum itu dipublis.
Kami di PGRI kan juga ada sekolah-sekolah swasta, biar kami juga ada data gitu loh," ujarnya.

"Ini kan sekolah gratis di SMK/SMA Negeri, karena sistem zonasi, akhirnya siswa-siswi yang gak keterima (di sekolah negeri) kan masuk ke sekolah-sekolah swasta," ungkapnya.

Kemudian, dikarenakan biaya yang cukup tinggi, Ia menjelaskan, masyarakat masih banyak yang menghindari sekolah-sekolah swasta.