Bappeda Kalbar Gelar Konsultasi Publik, Berikut 4 Prioritas RPD Kalbar 2024-2026

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bappeda Kalbar menggelar Konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, bertempat di Hotel Mahkota, Kota Pontianak, Rabu 8 Februari 2023.

Kepala Bappeda Kalbar, Sukaliman mengatakan terdapat empat prioritas rencana pembangunan pada tahun 2024, 2025 dan 2026 mendatang.

Prioritas pertama, adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) Kalbar melalui sektor pendidikan. Menurutnya, dari segi infrastruktur pendidikan di Kalbar sejauh ini sudah cukup baik, sehingga yang lebih harus diprioritaskan saat ini adalah mutu atau kualitas pendidikannya.

"Jadi dalam rencana pembangunan daerah kedepan khususnya untuk 2024, 2025, 2026, yang pertama tetap fokus untuk peningkatan kualitas SDM kita, hasil yang dicapai sudah baik, tapi kualitasnya kita tingkatkan," ujar Sukaliman kepada wartawan.

"Melalui, tentu perhatian-perhatian terhadap pendidikan, tenaga kependidikan, ini kita fokuskan. Kalau persediaan infrastrukturnya kota sudah cukup, bahkan lebih, tinggal bagaimana kualitasnya," paparnya.

• Tegas! Ketua DPRD Satarudin Pinta RPD dan RKPD Kota Pontianak Jelas dan Selaras

Prioritas kedua rencana pembangunan daerah Kalbar tahun 2024, 2025 dan 2026 adalah sektor ekonomi khususnya pada ekonomi lingkungan/hijau.

"Yang kedua itu ekonomi, isu-isu strategis di bidang ekonomi. Ini yang menjadi prioritas kita sesuai dengan paradigma kedepan dan keberlanjutan, maka ekonomi-ekonomi lingkungan, ekonomi hijau, itu yang kita kembangkan," ujarnya.

"Artinya, apa yang sudah kita kerjakan kemarin kita lanjutkan, dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, ini yang kita sebut dengan ekonomi hijau," sambungnya.

Sukaliman menuturkan, pemerintah menargetkan penahanan/penurunan terhadap emisi gas rumah kaca. Selain itu, ekonomi lingkungan juga harus diperhatikan agar lebih inklusif terhadap semua kalangan masyarakat.

"Kita punya target-target berapa emisi gas rumah kaca di setiap sektor yang bisa kita tahan," ujarnya.

"Untuk lingkungan, ekonominya harus berkesinambungan. Tidak boleh ekonomi punah karena tata kelola kita yang keliru, oleh karena itu ekonomi ini harus berwawasan lingkungan, dan juga inklusif untuk semua orang/lapisan, artinya tidak hanya untuk 1/2 orang saja," tegasnya.

• Konsultasi Publik RPD 2024-2026, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono: Pembangunan Harus Berlanjut

Sementara prioritas rencana pembangunan daerah Kalbar tahun 2024, 2025 dan 2026 yang ketiga adalah terkait reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan.

"Yang ketiga, tetap kota fokus kepada reformasi birokrasi, artinya tata kelola pemerintahan. Yang pertama tadi soal SDM kedua ekonomi, ini harus tetap mampu dikelola oleh aparatur. Kalau tidak bagus kan artinya tidak terkelola, oleh karena itu reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik ini yang terus kita wujudkan," ujarnya.

"Artinya kapasitas-kapasitas atau kompetensi ASN itu kita sekarang ratakan, dengan harapan pelaksanaan tugas lancar dan yang terpenting adalah pelayanan publik baik," paparnya.

Sedangkan prioritas terakhir adalah pada sektor infrastruktur, khususnya pembangunan jalan.