DPRD Kalbar Dukung Wacana DOB Kabupaten Ketapang, Meski Moratorium Proses Harus Berjalan

"Kalbar itu layaknya sudah menjadi 3 Provinsi, secara luas wilayah, coba kita lihat luas wilayah Kalbar ini dibandingkan pulau Jawa itu sudah berapa G

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MUHAMMAD FIRDAUS
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur saat diwawancarai Tribun Pontianak. Rabu, 8 Februari 2023. Ia menegaskan DPRD Kalbar mendukung wacana DOB di Kabupaten Ketapang. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur tegas mengatakan bahwa pihaknya mendukung terealisasinya wacana 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Ketapang.

Menurutnya, pemekaran suatu/wilayah merupakan upaya mendekatkan pemaksimalan pembangunan kepada masyarakat.

"Kaitannya DOB dengan DPRD (Kalbar), ya kita menunggu aspirasi yang ada di Ketapang, perkembangan yang ada di Ketapang. Yang jelas otonomi daerah ini kan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," ucapnya kepada Tribun Pontianak. Rabu, 8 Februari 2023.

Secara luas wilayah, kata Prabasa, Kabupaten Ketapang memang sudah sewajarnya dimekarkan.

Bahkan lebih dari itu, menurutnya, luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat ini pun layak menjadi 3 Provinsi.

"Kalbar itu layaknya sudah menjadi 3 Provinsi, secara luas wilayah, coba kita lihat luas wilayah Kalbar ini dibandingkan pulau Jawa itu sudah berapa Gubernur yang ada, kan kita urutan no 3 secara luas wilayah, Papua, Kalteng, Kalbar," tuturnya.

Jumlah Dapil di Kabupaten Ketapang Bertambah Jadi Tujuh Dapil, Berikut Daftarnya

"Kalau ada wacana terkait dengan pemekaran, ya Ketapang itu sudah sewajarnya sudah harus berkembang. Tinggal disana bagaimana potensi-potensi yang harus dilihat," sambungnya.

Ia menegaskan pihaknya mendukung wacana DOB ini. Meskipun saat ini masih terkendala moratorium, Prabasa mengatakan proses persiapan harus terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Sehingga, apabila sewaktu-waktu moratorium tersebut dicabut, maka wacana DOB akan lebih dekat dengan realisasinya.

"Ya kita mendukung-mendukung aja, dulu kan sudah ada wacana untuk pemekaran di Kendawangan, tapi kan tidak jalan, sudah sampai disini terus bubar lagi," ujarnya.

"Tinggal panitianya saja lah, kebetulan saya yang ngetuk palu paripurna tentang Sekayam Raya, kemudian Benua Landak. Sekarang tinggal di pusat kan sekarang moratorium, tapi proses harus dilakukan aja dulu. Kalau memang sudah ada wacana diselesaikan di tingkat kabupaten dulu, naiklah ke Provinsi, nanti kita kaji, tim turun nanti," paparnya.

Bupati Erlina Berikan Arahan dan Motivasi Kepada Para Pejabat Pemkab Mempawah

Lebih lanjut, Prabasa mengatakan sejatinya Ketapang memiliki sumberdaya alam yang cukup melimpah.

Namun demikian wacana DOB harus dikaji dengan maksimal, sehingga adanya jaminan setelah pemekaran terealisasi daerah tersebut nantinya akan menjadi daerah yang mandiri.

"Yang lebih tahu daerah yang bersangkutan lah potensinya. Nanti kita bentuk tim dengan biro pemerintahan, kita kaji, turun ke lapangan, kan ada kriteria-kriterianya itu dulu yang harus dipenuhi," ucapnya.

"Sekarang kita tanya dulu daerah mandiri yang mana nih? Semua pemekaran yang ada selayaknya memang harus mandiri," tegasnya.

Selain Kabupaten Ketapang, wacana DOB juga berhembus di Kabupaten Sambas. Prabasa pun menyarankan agar Kabupaten Sambas melakukan hal yang sama.

"Sambas juga ya sama, Sambas itu kan dulu ada Sambas Pesisir tapi sama dengan Kendawangan itu tidak terealisasi, sekarang ada Sambas Utara. Panitianya pun sudah," tutupnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved