Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Minta Dishub Kalbar Punya Jembatan Timbang Portable

Diantaranya yang paling urgent adalah terkaot dengan pelayanan publik yakni menyiapkan jembatan timbang portable

Penulis: Anggita Putri | Editor: Faiz Iqbal Maulid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DPRD Kalbar
Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kalbar bersama Dinas Perhubungan Kalbar dalam rangka evaluasi kinerja capaian serapan APBD 2022, Jumat 3 Februari 2023. 

TRIBUPONTIANAK.CO.ID, PONTIAAK - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, Subhan Nur, menyampaikan ada beberapa usulan yang telah disampaikan Komisi IV DPRD Kalbar saat melakukan rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Kalbar dalam rangka evaluasi kinerja capaian serapan APBD 2022.

Diantaranya yang paling urgent adalah terkaot dengan pelayanan publik yakni menyiapkan jembatan timbang portable untuk mengurangi kerusakan jalan provinsi akibat muatan kendaraan yang sering overload.

“Oleh sebab itu karena ini menyangkut kepentingan masyarakt yang sangat urgen untuk mengurangi kerusakan jalan provinsi karena overload. Kalau dapat disiapkan jembatan timbang portable yang diusulkan OPD (Dishub) tapi belum diakomodir oleh gubernur,” ujarnya, Sabtu 4 Januari 2023. 

Selain itu, terkait mobil membuat sering macet di jembatan, karena kondisi mobil derek yang sudah tidak layak lagi. Ini juga dikatakannya menyangkut pelayanan publik, jangan bupati atau walikota membuat bangunan dengan ratusan miliar , tapi  coba perhatikan di Pontianak yang macet ini perlu ditanggulangi bukan hanya pelebaran jalan saja.

“Kalau ada mobil mogok perlu prasarana salah satunya mobil derek. Kemudian menganggarkan banyak rute jalan provinsi itu yang rambunya masih kurang . Ini atensi untuk Pak Gubernur, karena kebijakan ini ke gubernur semuanya yang menyangkut floating anggaran OPD,”tegasnya.

Pada rapat evaluasi kinerja 2022 ini  untuk serapan anggaran Dishub Provinsi dikatakannya berada pada rangking 2 tertinggi dari OPD lain yakni dengan capaian 98,11 persen. 

“Hanya anggaran memang jauh di OPD tersebut. Jadi kita minta ada satuan kajian yang bagus di Dishub kalau menyangkut kebijakan publik itu menggunakan penggajian, tapi ini kan tidak bisa terealisasi karena minimnya anggaran di OPD tersebut,” pungkasnya.

Ramai Isu Penculikan Anak di Pontianak, Begini Pesan Walkot hingga DPRD

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved