Kunker Komisi IX DPR RI ke Kalbar, Midji Minta DAK untuk Penghasil Sawit dan Tambang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komisi IX DPR RI melaksanakan kunjungan spesifik ke Kalimantan Barat. Upaya itu dilakukan dalam rangka memberikan dukungan terhadap peremajaan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat.

Bertempat di Hotel Mercure Pontianak, Anggota Komisi IX DPR RI bertemu langsung Gubernur Kalimantan Sutarmidji serta jajaran, Kamis 2 Februari 2023.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dolfie OFP IR, menyampaikan bahwa dalam pertemuan ini ada sejumlah hal yang dibahas. Pertama pemerintah pusat juga memiliki kewajiban memberikan CSR ke daerah.

Kemudian, pada pertemuan ini juga dibahas tentang upaya stabilitasasi harga TBS untuk menjaga kesejahteraan petani sawit. Khusus terkait replanting atau penanaman kembali, ia menyampaikan perlu adanya pertemuan dengan komite pengarah.

"Karena penentuan penggunaan dana sawit ini ditentukan oleh Komite Pengarah, dimana 1 persen untuk kegiatan sosial, kemudian 5 persen untuk replanting, kemudian 94 persen untuk kepentingan biodesel," katanya.

"Nah tentu aspirasi dari wilayah penghasil ini bagaimana replanting dan kegiatan sosial bisa diperbesar. Seperti pembangunan sarana dan prasarana, bantuan beasiswa pelatihan dan lain sebagainya. Sekarang ini baru 1 persen kemudian replanting yang 5 persen dari Rp 121 triliun yang sudah disalurkan. Dan ini yang kita harap porsinya bisa lebih besar sehingga memberikan akses yang lebih luas bagi kebun rakyat untuk replanting," paparnya.

• Gubernur Sutarmidji Minta Pontianak dan Singkawang Hati-hati dalam Pengendalian Inflasi

• Dies Natalis ke-3 Tahun, Gubernur Sutarmidji Apresiasi Keberadaan Universitas Oso di Kalbar

Sementara itu Gubernur Kalbar Sutarmidji menyampaikan pada pertemuan ini dirinya mengusulkan beberapa hal kepada komisi IX. Pertama untuk dapat menampung sawit rakyat dengan menunjuk PT Perkebunan (PTP) sebagai penyedia minyak goreng subsidi.

Kemudian terkait Asosiai Gapki ia berharap seluruh perkebunan sawit di Kalbar dapat tergabung dalam Gapki. Saat ini baru sekira 25 persen perusahaan yang tergabung dalam Gapki.

Dalam pertemuan ini juga Midji juga membahas terkait pembagian dana CSR perusahaan kepada masyarakat sekitar.

"Kemudian terkait bagi hasil dari pungutan sawit, saya usulan bagi hasil itu harusnya tidak hanya dihitung dari pintu eksport tetapi juga dari daerah penghasil dan luas lahan sehingga berkeadilan," tuturnya.

Selanjutnya Sutarmidji juga berharap dengan pertemuan ini DPR RI dapat mendorong agar DAK (dana alokasi khusus, red) dapat diberikan kepada daerah yang memiliki perkebunan sawit dan pertambangan.

''Karena apa, yang merusak jalan itu perkebunan, pertambangan, ini kan semua kebijakan pemerintah pusat. Harusnya kita dibantu untuk percepatan infrastruktur jalan. Kalau berharap dari APBD tidak akan cepat selesai, saya setuju dengan usulan DAK ini diperbesar, sehingga daerah tidak menuntut bagi hasil ini dan itu," ujarnya.

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News