Pastikan Program Pengentasan Kemiskinan Tepat Sasaran, Sekda Kalbar: Bukan untuk Seremonial

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berbagai program telah disusun dan telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam upaya untuk mengentaskan angka Kemiskinan yang tentunya akan menyentuh langsung kepada masyarakat. 

Program-program yang dijalankan juga dipastikan dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, khususnya penduduk miskin yang ada di Kalbar.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Azwar Anas sempat menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di kementerian dan lembaga saat menghadiri Sosialisasi PermenPANRB No.1/2023 di Jakarta Pusat, Jumat 27 Januari 2023. 

Menurutnya anggaran yang mencapai hampir Rp500 triliun itu, justru lebih banyak terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding. Sehingga MenPAN RB merasa penggunaannya tidak sejalan dengan target Presiden Jokowi. 

Menanggapi isu tentang efektivitas penggunaan anggaran untuk kemiskinan yang ada di pusat tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson memastikan program-program terkait dalam rengka penentasan kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar selalu bersentuhan langsung dengan masyarkat. 

• Sekda Harisson Sebut Pemprov Kalbar Open Bidding untuk Direktur RSUD Soedarso Pontianak

Harisson menyebut untuk di Pemprov Kalbar sendiri dalam program pengentasan kemiskinan tentunya tidak mengikuti pusat yang sifatnya mencari kebijakan dan solusi. 

“Kalau pusat ini kan sebenarnya lebih bersifat mencari kebijakan dan solusi, dalam bentuk seminar, workshop yang mengundang (peserta) daerah, pakar atau ahli. Hasilnya itulah yang dikirim ke Pemprov, maupun kabupaten/kota," ujar Harisson saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 31 Januari 2023. 

Harisson pun memastikan untuk di Pemprov hingga pemerintah kabupaten/kota program pengentasan Kemiskinan bersifat langsung. 

Program yang dijalankan tidak dalam bentuk seminar atau pertemuan, melainakan kegiatan-kegiatan yang menyentuh sasaran penduduk miskin, yang tersebar di beberapa perangkat daerah terkait.

Diantaranya disebutkannya untuk ditiap OPD Pemprov Kalbar yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) misalnya memberikan beasiswa untuk menggratiskan iuran sekolah untuk sekolah negeri. 

“Lalu Pemprov juga memberikan bantuan perlengkapan sekolah, berupa seragam dan lainnya untuk masyarakat miskin,” ucapnya.

Contoh lainnya yakni program di Dinas Kesehatan, yang selalu dilaksanakan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, atau wilayah penduduk miskin. 

Selain itu, dari sisi pelayanan kesehatan Pemerintah juga membangun fasilitas RS Soedarso dengan sarana yang jauh lebih baik dan lengkap, semua itu untuk melayani masyarakat termasuk masyarakat miskin.

“Kemudian (Pemprov) mensubsidi PBI (penerima bantuan iuran) untuk BPJS Kesehatan," katanya. 

Tak hanya itu, di Dinas PUPR dan Perkim dikatakan Harisson juga banyak kegiatan yang menyentuh masyarakat, dan berdampak pada pengentasan kemiskinan. Seperti perbaikan atau bedah rumah warga yang tidak layak huni.