Badko HMI Kalbar Tolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ribuan Kepala Desa (Kades) se-Indonesia kembali menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI dalam rangka menuntut perpanjangan masa jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun, Rabu 25 Januari 2023 lalu.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Badko HMI Kalimantan Barat, Darsono turut mempertanyakan aksi yang dilakukan ribuan kepala desa tersebut.

Ia mengungkapkan kekecewaan Badko HMI Kalbar kepada para Kades yang turut hadir pada aksi unjuk rasa tersebut.

Menurutnya, masih banyak persoalan Desa yang harus diperjuangkan daripada persoalan perpanjangan masa jabatan Kades. 

"Kami kecewa dengan aksi para Kades itu. Berani-beraninya mengklaim perpanjangan tersebut adalah permintaan rakyat, masih banyak persoalan lain sebenarnya yang harus diperjuangkan selain persoalan perpanjangan masa jabatan," ucap Darsono saat dihubungi, Jumat 27 Januari 2023.

• Kata Gubernur Kalbar Soal Usulan Masa Jabatan Kades 9 Tahun: Terserah Mana Baiknya

Ia meminta para kepala desa tersebut untuk bercermin. Sebab, tidak memiliki rasa malu meminta perpanjangan masa jabatan, namun nihil prestasi.

"Para Kepala Desa ini apakah dirumah kalian tidak ada cermin? coba berkaca diri dulu baru minta perpanjangan masa jabatan, sumbangsih mereka selama ini apa?"

"Prestasinya paling cuma bikin karnaval desa, sama renovasi balai desa. Kalau cuma seperti itu nunggu mahasiswa KKN juga beres, masih banyak hal-hal mendasar dan fundamental yang perlu dibenahi dan diperjuangkan," tuturnya.

Selain itu ia juga menyoroti, terkait ancaman dari para pengunjuk rasa yang menyebutkan partai politik yang menolak usulan perpanjangan jabatan kepala desa akan dihabisi.

Darsono mengatakan, dengan sendirinya rakyat juga akan menghabisi parpol-parpol yang mendukung usulan tersebut.

"Kita juga dengar para kepala desa mengancam partai politik yang menolak tuntutannya akan dihabisi. Nah hari ini kita juga akan suarakan kepada masyarakat. Partai politik manapun yang menyetujui perpanjangan masa jabatan kades, kita rakyat juga akan menghabisi partai politik itu," tegasnya.

• Gubernur Kalbar Nilai Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kades 9 Tahun Masih Pro Kontra

Lebih lanjut, ia mengatakan daripada memperjuangkan perpanjangan masa jabatan lebih baik para kepala desa memikirkan persoalan yang lebih penting, misalnya tentang otonomi desa yang sampai hari ini masih dipertanyakan.

"Kalau kami sebenarnya berharap kepala desa itu memperjuangkan persoalan otonomi desa, atau hal-hal lain yang lebih baik untuk kepentingan desanya bukan malah soal perpanjangan masa jabatan," harap Darsono.

Ia menyebutkan otonomi desa ini penting dipertanyakan, karena desa-desa masih belum bebas menjalankan pemerintahan sesuai dengan keadaan desanya.

"Otonomi desa itu merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut," paparnya.

"Namun faktanya hari ini dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah malah memberikan koridor-koridor pelaksanaan program, nah dari persoalan ini kepala desa menjadi lebih terkekang dan tidak bisa menjalankan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan yang paling fundamental yang diperlukan oleh desanya," tuntasnya.

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News