DPRD Kota Pontianak
Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin: Sanksi Bagi ASN Berpolitik Sangat Jelas, Bisa Sampai Pemecatan
Diberitakan sebelumnya, Satar mengungkapkan dirinya mengendus ada Kepala Dinas aktif di lingkungan Pemkot Pontianak yang sibuk mengkampanyekan diri se
Penulis: Muhammad Firdaus | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin kembali menegaskan bahwa sanksi bagi ASN yang berpolitik sangatlah jelas.
Hal tersebut Ia sampaikan pasca menghadiri pelantikan anggota PPS se-Kota Pontianak. Hotel Mercure, Selasa, 24 Januari 2023.
Diberitakan sebelumnya, Satar mengungkapkan dirinya mengendus ada Kepala Dinas aktif di lingkungan Pemkot Pontianak yang sibuk mengkampanyekan diri sebagai calon Walikota Pontianak.
"Ya seperti yang disampaikan Pak Wali tadi, ASN Berpolitik kan sanksinya jelas itu kan," ucap Satarudin.
• ASN Dilarang Berpolitik, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono: Jika Terbukti Sanksinya Dipecat
Dihadapan Walikota Pontianak, Ia kemudian meminta agar Pemkot segera melakukan kajian untuk menindaki persoalan ini.
"Ya nanti kan, mungkin Pemkot punya kajian untuk memberikan sanksi bagi ASN yang berpolitik," tegasnya.
Bahkan ia mengatakan, sanksi bagi ASN yang berpolitik ini bisa sampai pada tindakan pemecatan.
"Apalagi memang aturannya sudah jelas, tadi sudah disampaikan Pak Wali juga, itu bisa sampai pemecatan," tutupnya. (*)
Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News
Ketua DPRD Pontianak Desak Pengusaha Tak Lagi Gunakan Gas Subsidi 3 Kg |
![]() |
---|
Usaha Laundry Gunakan LPG 3 Kg, Anggota DPRD Husin : Jika Masih Kedapatan Izinnya Dicabut Saja |
![]() |
---|
Ketua DPRD Kota Pontianak : Truk ODOL Harus Dirazia, Bahayakan Supir dan Pengguna Jalan |
![]() |
---|
Warga Kesulitan Urus Akta Kematian, DPRD Kota Pontianak Desak Disdukcapil Perbaiki Sistem |
![]() |
---|
Ketua DPRD Kota Pontianak Dukung Penuh PGRI, Anggarkan Dana untuk Pendidikan Menuju Indonesia Emas |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.