Aturan Baru PHK Karyawan di Perppu Cipta Kerja 2023 yang Wajib Diketahui Pengusaha dan Perusahaan

- Berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; dan

- Dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena Hubungan Kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

• Sederet Kontroversi Perppu Cipta Kerja 2023 yang Diteken Jokowi hingga Penjelasan Mahfud MD

"Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum dan Pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan," isi dari Pasal 153 ayat (2).

Sedangkan Pasal 154 di UU Ketenagakerjaan dihapus.

Sebagai gantinya Perppu membuat Pasal 154A yang mengatur PHK bisa terjadi dengan beberapa alasan.

Alasan tersebut di antaranya perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan. Perusahaan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja atau Pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh.

Selanjutnya perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian

Selain itu, pengusaha bisa melakukan PHK jika perusahaan tutup yang disebabkan karena mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun.

Selanjutnya perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeur) hingga perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau perusahaan pailit.

Aturan lengkap terkait alasan pengusaha bisa melakukan PHK di atur dalam Pasal 154A Perppu Nomor 2 Tahun 2022.

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News