Pemda Kapuas Hulu Bahas RDTR Wilayah Perkotaan Putussibau

"Juga diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Barat, pasal 13 Perkotaan Putussibau, dan ditetapkan sebagai salah satu pusat kegiatan wilayah Provinsi K

Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA/DOK. HUMAS PEMDA KAPUAS HULU
Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, H Mohd Zaini, saat menghadiri langsung kegiatan pelaksanaan pembahasan penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah perkotaan Putussibau, di Aula PUPR Kapuas Hulu, Selasa 6 Desember 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, H Mohd Zaini, menghadiri langsung kegiatan pelaksanaan pembahasan penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah perkotaan Putussibau, di Aula PUPR Kapuas Hulu, Selasa 6 Desember 2022.

Sekda menjelaskan bahwa, rencana detail tata ruang tersebut adalah merupakan penjabaran dari RTRW, dan berfungsi mengatur dan menata kegiatan fungsional.

"Jadi RDTR menjabarkan kegiatan ke dalam wujud ruang dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan fungsional, sehingga mampu mewujudkan lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang," ujarnya.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu, nomor 1 tahun 2014, tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2014-2034, kawasan perkotaan Putussibau merupakan pusat kegiatan wilayah (PKW).

Pemkab Kapuas Hulu Tunda Pembangunan Ruas Jalan Mandai Bika-Embaloh Hilir, Ini Penyebabnya

"Juga diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Barat, pasal 13 Perkotaan Putussibau, dan ditetapkan sebagai salah satu pusat kegiatan wilayah Provinsi Kalimantan Barat," ucapnya.

Sebagai Ketua Forum Penataan Ruang Di Kabupaten Kapuas Hulu, Zaini juga menjelaskan bahwa, dengan adanya RDTR ini sangat membantu dalam kemudahan berinvestasi.

"Dimana dalam amanat UU Cipta Kerja, dengan adanya RDTR yang berintegrasi dalam bentuk OSS, maka pengusaha dapat melihat lokasi usaha yang diinginkan sesuai dengan RDTR secara daring atau online," ujarnya.

Dijelaskannya juga sistem tersebut juga memungkinkan pengusaha mengajukan permohonan ruang dalam menjalankan kegiatan usahanya.

"Mari kita bersama-sama memberikan masukan yang membangun bagi konsultan pelaksana, agar produk yang dihasilkan akan lebih berkualitas, dan memberikan manfaat besar dikemudian hari," ungkapnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved