UMP Kalbar 2023

Fakta Penetapan UMK Kalbar 2023, Tunggu Teken Bupati Hingga Apindo Sampaikan 4 Poin Keberatan

Di antaranya adalah Kabupaten Sambas. Hasil rapat Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Sambas beserta pihak terkait, telah mengusulkan UMK Sambas sebesar

Kolase tribunpontianak.co.id / fiz
Fakta-fakta Penetapan UMK Kalbar 2023, Apindo keberatan hingga rekomendasi UMK tunggu teken Bupati. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Barat (Kalbar) telah menyiapkan rekomendasi upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 yang akan diusulkan untuk ditetapkan oleh Gubernur Kalbar.

Di antaranya adalah Kabupaten Sambas. Hasil rapat Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Sambas beserta pihak terkait, telah mengusulkan UMK Sambas sebesar Rp2.792.599,31.

Kepala Dinas Tenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sambas, Zainal Abidin mengatakan usulan tersebut berdasarkan hasil rapat dan berita acara pembahasan UMK Sambas pada Rabu 30 November 2022 lalu.

"Sebelumnya Disnaker Sambas mengundang empat perwakilan Apindo, rapat dewan pengupahan, kemudian mengundang perwakilan buruh," kata Zainal Abidin pada Minggu 4 Desember 2022.

Beberapa Kabupaten Kota di Kalbar Masih Membahas Besaran Kenaikan UMK

Dia menjelaskan, formulasi angka UMK dihitung berdasarkan hitungan pemerintah. Jika dahulu menggunakan formulasi PP Nomor 36 Tahun 2021, sekarang menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

Lebih lanjut, hasil dari rapat tersebut adalah UMK Sambas yang disepakati sebagai usulan sebesar Rp2.792.599,31. Usulan ini masih menunggu teken Bupati Sambas untuk kemudian direkomendasikan ke Gubernur Kalbar.

"Proses bertahap dari kepala dinas ke asisten 1 bupati, kemudian ke sekda kemungkinan besok. Setelah dari sekda kemungkinan akan diteken Bupati Sambas pada Senin 5 Desember 2022, kemudian akan diberikan rekomendasi untuk gubernur," jelasnya.

Dia mengungkapkan, rencananya 7 Desember 2022 akan dilakukan pengumuman UMK. Sementara itu, kata dia, pihak buruh belum ada tanggapan, kemungkinan karena dua hal.

"Apakah buruh setuju, sebab ini merupakan permintaan buruh menggunakan Permenaker 18. Lebih kurang kenaikannya Rp 100 ribu lebih. Dibandingkan dengan formula sebelumnya PP 36 naik hanya sekitar Rp 50 ribu lebih," katanya.

Dia menjelaskan, per 1 Januari 2023 UMK yang telah ditetapkan akan diberlakukan.

"Dari angka itu, ada kenaikan sekitar Rp 100 ribu lebih dari UMK tahun sebelumnya," jelasnya.

Tribun Pontianak telah menghimpun data beberapa daerah lain yang telah menyiapkan usulan UMK 2023 ke Gubernur Kalbar. Di antaranya Landak dengan UMK sebesar Rp 2.767.310,14, Kapuas Hulu Rp 2.486.796,40, Ketapang Rp 3.085.615, dan Kubu Raya Rp 2.646.878.

Apindo Kalbar Sebut Rapat Paripurna Bahas UMK Kota Pontianak Sudah Dilakukan 15 November 2022

Belum ada pengajuan UMK 2023

Namun menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Manto hingga kemarin belum ada kabupaten/kota yang mengajukan usulan UMK 2023 ke Pemprov Kalbar.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved