UMP Kalbar 2023

UMP Kalbar 2023 Naik 7,16 Persen Berlaku 1 Januari 2023, Berikut Besarannya

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat, Manto menjelaskan, pada tahun 2023 nanti ada kenaikan UMP sebesar Rp.174.273,56

Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Try Juliansyah
KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY ZULHAM
Kolase Menaker Ida Fauziyah - Besaran UMP 2023 dan Daftar Provinsi Resmi Tetapkan Upah Buruh Terbaru. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat ( Kalbar ), Gubernur telah menetapkan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) Kalimantan Barat Tahun 2023 atau UMP Kalbar 2023 sebesar Rp. 2.608.601,75 melalui SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1359/DISNAKERTRANS/2022.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat, Manto menjelaskan, pada tahun 2023 nanti ada kenaikan UMP sebesar Rp.174.273,56 atau 7,16 persen dibanding UMP Kalbar Tahun 2022 (Rp.2.434.328,19).

Menurut penuturan Manto, penyesuaian UMP minimum tahun 2023 melalui rapat pada tanggal 21 November tahun 2022 lalu, yang diikuti oleh Dewan pengupahan Provinsi Kalbar beranggotakan unsur pemerintah, unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur asosiasi pengusaha dan akademisi.

Sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B- M/360/HI.01.00/XI/2022.

Pengumuman Upah Minimum Provinsi Senin 28 November 2022, Ini Daerah yang Rampung UMP Tahun 2023!

Apindo Kalbar Minta Jangan Gegabah Putuskan UMP Tinggi Ditengah Ekonomi 2023 yang Tak Pasti

“UMP Tahun 2023 yang telah ditetapkan Gubernur ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2023,” ujar Manto, melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun Pontianak, Senin 28 Novembet 2022.

Sementara, terkait dengan dengan Upah Minimum kabupaten/kota ( UMK ) Tahun 2023, akan ditetapkan oleh Gubernur paling lambat tanggal 7 Desember 2022 dengan ketentuan.

Yakni, perhitungan UMK dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan harus mengacu pada rumusan perhitungan upah minimum yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapam Upah Minimum Tahun 2023 dan SE Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/360/HI.01.00/XI/2022.

Dalam perhitungan UMK, angka pertumbuhan ekonomi menggunakan angka mpertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan untuk angka inflasi yang digunakan adalah angka inflasi Provinsi Kalimantan Barat.

Besaran UMK yang direkomendasikan oleh Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar, harus lebih tinggi dari UMP yang telah ditetapkan Gubernur dengan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1359/DISNAKERTRANS/2022.

Jika dalam perhitungan UMK didapatkan besaran UMK Tahun 2023 lebih kecil dari UMK tahun berjalan (2022) maka Bupati/Walikota merekomendasikan kepada Gubernur untuk menetapkan besaran UMK Tahun 2022 menjadi UMK Tahun 2023.

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMK yang telah ditetapkan, maka pengusaha pada perusahaan tersebut dilarang mengurangi atau menurunkan upah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 83 PP Nomor 36 Tahun 2021.

“Diharapkan semua pihak dapat menerima dan mematuhi UMP yang telah ditetapkan Gubernur Kalimantan Barat ini,” tutupnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Tribun Shopping

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR
    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved