Lokal Populer

Program ETLE Direncanakan Akan Diterapkan Tahun 2023, di Seluruh Wilayah Kalbar Secara Bertahap

Di Kota Pontianak, Penerapan Etle telah dilakukan di sepanjang jalan Jendral Ahmad Yani dan Pintu Gerbang masuk kota Pontianak - Kabupaten Kubu Raya

TRIBUNPONTIANAK/FERRYANTO
AKBP Jamhuri Nurdin ST, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Kalbar (tengah) saat Hadir dalam Podcast Tribun Pontianak dalam tema Penerapan Etle di Kalimantan Barat. Rabu 16 November 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Direktorat Lalulintas Polda Kalbar telah menerapkan tilang elektronik atau Etle electronic traffic law enforcement (ETLE) di Kota Pontianak.

Tilang elektronik merupakan penegakan hukum lalulintas berbasis teknologi informasi khususnya menggunakan kamera.

Dalam penerapannya, kamera yang digunakan Kepolisian dapat mendeteksi sejumlah pelanggaran yang dilakukan pengendara sekaligus.

Di Kota Pontianak, Penerapan Etle telah dilakukan di sepanjang jalan Jendral Ahmad Yani dan Pintu Gerbang masuk kota Pontianak - Kabupaten Kubu Raya,di jalan Adisucipto.

Sebanyak 176 Alsintan Untuk Sektor Pertanian di Sambas

Dalam wawancara ekslusif di Tribun Pontianak, AKBP Jamhuri Nurdin ST, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Kalbar menyampaikan bahwa Program Etle merupakan program nasional yang bertujuan untuk efisiensi penegakan hukum serta mengurangi penindakan oleh anggota dilapangan, namun tidak sepenuhnya menggantikan peran anggota kepolisian.

Direncanakan pada tahun 2023, Program Etle dapat diterapkan di seluruh wilayah di Kalbar secara bertahap.

Dalam penerapan Etle, AKBP Jamhuri menjelaskan yang masuk dalam target penilangan yakni seluruh kendaraan, dan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tilang yakni tidak menggunakan safety belt bagi pengendara roda 4 keatas, mengemudi sembari menggunakan handphone, dan yang pengendara roda dua pengendara yang tidak menggunakan helm.

Penegakan hukum melalui Etle berlangsung selama 24 jam nonstop serta diawasi langsung oleh Operator dari petugas Kepolisian, dan setiap hari data pelanggaran yang tercatat mencapai 7 ribu sampai 8 ribu pelanggaran.

Dari data tersebut kemudian, petugas melakukan validasi pelanggaran mulai dari data kendaraan dan jenis pelanggarannya.

Kemudian, setelah validasi petugas mencetak surat konfirmasi yang selanjutnya akan dikirimkan melalui Pos ke alamat sesuai STNK kendaraan yang terpantau melakukan pelanggaran melalui Etle.

Bagi penerima surat konfirmasi, kepolisian memberikan kesempatan selama 5 hari bagi pemilik untuk untuk melakukan konfirmasi, dan bila tidak melakukan konfirmasi maka kendaraan tersebut akan terblokir dalam membayar pajak tahunan dan 5 tahun.

"Untuk melakukan konfirmasi ada dua cara, pertama secara online melalui website yang tercantum dalam surat tersebut, ataupun langsung ke pusat pelayanan kita di kantor," ujarnya.

Dalam proses penerapan tilang elektronik, ia menjelaskan bahwa dari hasil evaluasi banyak masyarakat yang sudah diberikan surat konfirmasi dan datang ke kantor menyadari kesalahannya karena bukti yang diberikan jelas.

AKBP Jamhuri berpesan kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa tertib dan disiplin berlalu lintas agar dapat menciptakan keamanan dan keselamatan di jalan raya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved