Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2022 Digelar di Untan Pontianak, Ini Tujuannya

Perhelatan Talkshow ini merupakan rangkaian dari Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2022. 

Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Faiz Iqbal Maulid
Tribunpontianak/Muhammad Luthfi
Penyelengaraan Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2022 bertajuk “Pulih dan Kuat Bersama Berdasar Pancasila, Konstitusi dan Semangat Anti Korupsi” di Auditorium Untan, Sabtu 12 November 2022 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mahkamah Konstitusi (MK) bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Universitas Tanjungpura (Untan) menyelenggarakan talkshow bertajuk “Pulih dan Kuat Bersama Berdasar Pancasila, Konstitusi dan Semangat Anti Korupsi” di Auditorium Untan, Sabtu 12 November 2022.

Perhelatan talkshow ini merupakan rangkaian dari Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2022. 

Gelar wicara ini dipandu oleh Maria Assegaf dengan menghadirkan narasumber, yakni Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Rektor Untan Garuda Wiko. 

Ketua MK Anwar Usman mengatakan, ada empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 24 C ayat 1 dan ayat 2.

Pertama menguji Undang-Undang Dasar, kedua mengutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, ketiga membubarkan partai politik dan keempat memutus sengketa hasil pemilihan umum.

Untan Gelar Festival Konstitusi dan Anti Korupsi 2022, Hadirkan Hakim MK Arief Hidayah

Kemudian ada satu kewajiban yang diatur dalam pasal 24 Ayat 2, yaitu Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden.

“Nah dari empat kewenangan dan satu kewajiban ini tentu menyangkut semua hal, dan itulah yang disebut Mahkamah Konstitusi mengawal konstitusi,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan soal masih adakah orang yang tergoda korupsi, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menjelaskan, cukup besar potensi seseorang untuk tergoda melakukan tindak korupsi.

Dia menekankan, semua hal yang berkaitan dengan uang sangatlah mengoda, sehingga keingan untuk memiliki itu kemungkinan ada. 

Kendati demikian, dia menegaskan agar orang-orang jangan melakukan hal yang tidak baik tersebut (korupsi).

Untuk itu, melalui undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang 31 tahun 1999 dan perubahannya di tahun 2021. 

Dicantumkan bahwa untuk melakukan pemberantasan korupsi perlu adanya pencegahan.

Pencegahan tersebut bertujuan agar uang negara tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab

“Yang ingin memanfaatkan uang negara notabene adalah uang-uang yang dikumpulkan dari warga negara diseluruh Republik Indonesia,” paparnya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved