BSU Tahap 7 Lewat Kantor Pos Solusi Tepat untuk Pekerja yang Tidak Punya Rekening Bank Himbara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bantuan Subsidi Upah (BSU) ke 7 tahun 2022 diberikan dalam bentuk uang tunai, berbeda dengan sebelumnya yang dicairakan melalui Bank Himbara.

Pencairan BSU melalui Kantor Pos merupakan solusi agar pekerja yang tidak memiliki rekening Bank Himbara.

Terkait dengan pencairan BSU secara tunai dari Kantor Pos harus melalui cara-cara sedernana dan cepat.

Pencairan BSU dari Kantor Pos secara serempak seluruh Indonesia dimulai sejak 27 Oktober 2022 pekan lalu, Sebagaimana dilansir pemberitaan Tribunpontianak.co.id sebelumnya.

• BSU Rp 600 Ribu Tahap 7 Cair November, Begini Cara dan Syarat Ambil Dana BSU Lewat Kantor Pos!

Hingga hari ini 2 November 2022 diketahui pencairan BSU masih berlangsung sebagaimana yang diungkapkan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek) Kemenaker Indah Anggoro Putri. (Mengutip Kompas.com)

Pencairan BSU nantinya akan difokuskan kepada 3,6 juta pekerja melalui PT Pos Indonesia.

Nantinya, sebanyak 3,6 juta pekerja akan menerima BSU melalui PT Pos Indonesia.

"Insha Allah Rabu (pencairan subsidi gaji tahap 7 lewat Kantor Pos) diterima pekerja," ujar Indah Anggoro Putri, Minggu 

• Cara Ubah Data Penerima BSU yang Keliru, Untuk Atasi Penyebab BSU Gagal Cair!

Mengapa BSU dicairkan lewat Kantor Pos?

Bantuan Subdisidi Upah (BSU) diberikan dalam bentuk tunai merupakan bentuk perhatian khusus bagi mereka yang layak menerima namun tidak memiliki rekening bank.

Hal ini dilakukan pemerintah melalui Kemnaker supaya mempercepat pencairan dan BSU tersalurkan dengan cepat.

Pasalnya pemerintah merencanakan BSU harus segera tersalurkan kepada penerima hingga akhir November, hal ini disampaikan oleh menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Dikutip dari Tribunpontianak (Selasa 2 November 2022)

Lantas Uang BSU Digunakan untuk Apa?

Secara spesifik pemerintah tidak menentukan penggunaan dana BSU akan tetapi adanya BSU ntuk menekan inflasi yang terjadi ditengah masyarakat pasca kenaikan harga BBM bersubsidi.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan menggelontorkan dana yang bersumber dari APBN sebanyak 9,6 triliun untuk mengakomodir BSU Tahun 2022, Dikutip dari situs kanal YouTube Sekretariat Presiden Senin 29 Agustus 2022.